Untuk Dihibahkan ke Provinsi Papua Pegunungan
WAMENA- Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai daerah induk melakukan inventarisasi aset untuk dihibahkan atau pinjam pakai kepada DOB Provinsi Papua Pegunungan.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi persiapan peresmian Papua Pegunungan dan pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Sekretariat Satgas Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (16/9). Rapat tersebut dipimpin Ketua Tim 2 Pokja III Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan, Edi Cahyono.
Dalam kunjungan kerja gelombang kedua ini, Ketua Tim 2 Pokja III Satgas Pengawalan DOB Papua Pegunungan, Edi Cahyono mengatakan, kehadirannya adalah untuk mengonfirmasikan sejumlah persiapan terkait dengan peresmian Provinsi Papua Pegunungan, mulai dari aset tak bergerak maupun aset bergerak yang telah disepakati oleh 8 kabupaten yang ada di wilayah Papua Pegunungan.
“Hari ini pembahasannya memang luas, terkait masalah penataan aset, khususnya aset yang masih perlu diklarifikasi kembali yang diserahkan kepada Provinsi Papua Pegunungan, baik dari Provinsi Papua sendiri maupun dari 8 kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Papua,” ungkap Edi Cahyono saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Selain inventarisasi aset, Pemprov Papua juga diminta membuat berita acara penyerahan/hibah, yang diharapkan dapat diselesaikan maksimal dalam waktu dua pekan ini guna mendukung kelancaran peresmian provinsi baru ini, sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
“Kita pastikan semua sarpras itu sudah bisa digunakan untuk nantinya disampaikan kembali ke pimpinan pusat agar setelah ada penetapan penjabat gubernur, semua sudah bisa digunakan,” tandasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya juga akan menyiapkan fasilitas rumah untuk Penjabat (Pj.) Gubernur dan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) dengan melakukan renovasi sesuai kebutuhan. Adapun pendanaannya berasal dari dana talangan APBD Provinsi Papua Pegunungan setelah disahkan.
Selanjutnya, dalam rapat itu, Pemprov Papua didorong untuk segera mengusulkan jumlah personel yang akan mengisi formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di wilayah Papua Pegunungan, diminta melakukan hal serupa. Usulan dari masing-masing Pemkab tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Asosiasi Bupati Papua Pegunungan.
“Yang kedua terkait masalah ASN, inventarisasi data-data, dokumen ASN yang harus segera dilaksanakan yang nantinya menjadi bagian dari ASN Provinsi Papua Pegunungan,”tutur Edi Cahyono.
Dalam kunjungan kerja kali ini, tim juga memastikan kesiapan pelantikan Pj. Gubernur Papua Pegunungan. Bahkan, dalam forum yang sama, juga disepakati agar Pemprov Papua membentuk Tim Satgas Provinsi guna memfasilitasi penyiapan peresmian dan pelantikan Pj. Gubernur Papua Pegunungan. (jo/tho)
