Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Jayawijaya, Dr. Lukas Kossay SE, MSi mengatakan, beberapa komoditas seperti tomat, bawang merah dan cabai yang bisanya mengalami kenaikan harga, namun saat ini harganya masih normal, artinya untuk komoditas kebutuhan sehari —hari belum ada kenaikan harga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jayawijaya Thony Mayor SPd, MM di ruang kerjanya mengatakan, dalam pertemuan itu disampaikan kepada tenaga kontrak agar bekerja sesuai perjanjian kerja yang dibuat OPD masing-masing, artinya setelah kontrak berakhir akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
“Kita akan coba undang Forkopimda dengan dinas kesehatan, satgas Covid, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, apakah kita kembali berlakukan PPKM level III sesuai instruksi pusat,”ungkapnya, Jumat, (11/2).
Ketua KPA Kabupaten Jayawijaya, Pdt. Jhon Naap menyatakan, penularan HIV-AIDS di Papua lebih banyak atau 90 persen dari berhubungan seks yang tidak aman. "Beberapa tahun lalu, Pemkab pernah memulangkan mereka yang bekerja sebagai PSK, tapi ini bukan sesuatu yang mudah, kegiatan ini sudah sejak lama terjadi,"ungkapnya.
Sekda Jayawijaya, Thony M Mayor, SPd, MM menyatakan, PPKM tergantung dari data yang ada, sebab jika dilihat beberapa hari ini, sudah terjadi kenaikan, data kemarin 3-11 kasus, sekarang sudah 16 kasus.
“Program ini diawali dengan pelatihan kepala sekolah, selanjutnya proses seleksi yang difasilitasi Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, bagi yang dinyatakan berhasil akan diumumkan Juni, durasi dari Februari sampai Juni,”ungkapnya Rabu, (9/2) kemarin.
Guna menyukseskan program Komunikasi Tokoh Elite Kamtibmas (Koteka), personel Binmas Noken Polres Nduga yang dipimpin Iptu Murtono selaku Kasat Binmas mengunjungi masyarakat Suku Mek di Kampung Srala, Selasa (8/2).
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Yejid, SH, MH dalam pengantar alih tugas menyatakan, dirinya mohon maaf jika ada yang kurang dalam penegakan hukum selama ini. Dirinya berharap, ke depan Pengadilan Negeri Wamena lebih baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
“ Saya harapkan OPD bisa menjelaskan posisi anggaran kita kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berpikir Rp 1 miliar masuk di kantong bupati dan wakil bupati, kalau itu dilakukan, maka saya sudah masuk penjara dari kemarin-kemarin,”tegasnya.
Sekda Thony Mayor juga mengharapkan keputusan terbaru pemerintah pusat itu segera dilaporkan untuk dibahas tindaklanjutnya, serta bagaimana membangun pemahaman masyarakat agar bisa mengerti dan tidak muncul opini publik.
