Tito menjelaskan, pihaknya akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Hal ini juga diakui Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir. Menurutnya, baliho-baliho milik pasangan calon kepala daerah di Kota jayapura banyak mengalami kerusakan seperti robek ataupun kayu penyangga patah. APK ini memang lebih banyak berada di kawasan-kawasan di luar zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura.
Pj Siriwa juga selalu melalukan komunikasi, koordinasi dengan baik kepada penyelenggara Pilkada, aparat keamanan maupun lainnya, sehingga jika terjadi masalah atau kendala bisa segera diselesaikan dengan baik tanpa harus menunggu lama-lama.
Padahal kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu penting, terutama terkait dengan keberlangsungan atau peran partai politik di Kota Jayapura termasuk sosialisasi sosialisasi yang harus dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
Dia menjelaskan oleh sebab itu pihaknya juga terus membangun komitmen dengan peserta pilkada dengan melakukan penandatangan deklarasi pengawasan pilkada damai 2024. “Kami juga telah meminta kepada peserta pilkada untuk mengedepankan politik adu gagasan dan memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat,” katanya.
Berdasar data tersebut, ada dua anggota DPR yang memiliki kekayaan di atas satu triliun rupiah. Yakni, Rusdi Kirana (PKB) dengan kekayaan lebih dari Rp 2,6 triliun. Rusdi memiliki aset berupa tanah dan bangunan di sepuluh tempat senilai Rp 289 miliar. Tiga aset di antaranya berada di Malaysia dan Singapura.
Sementara itu, di deretan wakil ketua dewan, posisi Sufmi Dasco Ahmad mewakili Partai Gerindra juga tak tergantikan. Berbeda dengan wakil ketua dari PKB, Golkar, dan Nasdem. Dari PKB, jatah wakil ketua diisi Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya kursi itu diduduki Muhaimin Iskandar. Pada periode kali ini, Muhaimin tak lagi menjadi anggota DPR.
Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, dari sejumlah variabel, kebaruan di DPR periode ini sangat minim. Sebab, hasil pemilu menempatkan urutan partai yang nyaris sama dengan 2019 lalu. Imbasnya, sebaran kursi tidak banyak bergeser signifikan, kecuali keluarnya PPP dari parlemen.
Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai. Hasil dari mahkamah partai baru digunakan sebagai dasar untuk memproses di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.
Ketua Harian DPD Golkar Papua tersebut menjelaskan terkait pernyataaan yang bertolak belakang dengan putusan partai maka putusan tersebut bersifat individu. Dan iapun menegaskan bahwa arah perjuangan untuk Pilkada kali ini sudah diputuskan. Pihaknya juga menyatakan masih solid.
