"Ya, operasi yang dilakukan tentu kita harus memperhitungkan jangan sampai terjadi korban, bagaimana (sandera) selamat, jadi tidak sistem dihabisi, dibumi hangus," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat.
Karenanya ia menyatakan akan mengedepankan komunikasi yang baik. “Pembebasan pilot akan terus diupayakan dan dari sini kita akan belajar terutama mereka yang melakukan penyanderaan bahwa mereka harus belajar bahwa mereka melakukan satu tindakan yang menimbulkan banyak kerugian.
Yunus meminta siapapun itu untuk bisa membedakan sebab tidak semua memahami situasi politik di Papua. Pilot Philips hanya bekerja melayani dan juga memiliki keluarga, istri dan anak. Pilot ini diyakini tidak paham dengan situasi terkini Papua karena tugasnya lebih banyak hanya untuk pelayanan.
Menurut Theo, sudah mau empat bulan berjalannya waktu. Namun Philip Marthen masih berada di tangan TPNPB, sehingga itu. Harus ada komunikasi dengan TPNPB untuk pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut.
“Menurut saya, pemerintah akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin akan memakan korban jiwa dari pihak masyarakat sipil maupun TNI-Polri yang bertugas di lapangan. Kira-kira berapa lama pendekatan kesejahteraan akan dilakukan, sedangkan penyanderaan sudah memakan waktu sekitar empat bulan,” terangnya.
Sudah tiga bulan pilot susi air disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya, Lalu Bagaimana upaya Komnas HAM Perwakilan Papua menjalankan tugasnya agar pilot tersebut dapat bebas tanpa adanya korban dan terjadinya pelanggaran HAM, Berikut Bincang-Bincang Cenderawasih Pos Bersama Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey.
Sebelumnya pencarian pilot Susi Air itu sempat diperluas ke 3 kabupaten Yakni KAbupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, dan kabupaten Puncak Papua Pegunungan. namun sepertinya pencarian pilot asal Selandia Baru itu kembali dipusatkan di Kabupaten Nduga saja.
“Pembebasan Pilot membutuhkan tim negosiasi yang betul-betul Independen, tim itupun harus mendapat mandat dari tiga pihak yakni Pemerintah Indonseia, TPNPB-OPM dan Pemerintah Selandia Baru. Dimana mandat yang dimaksud setidak-tidaknya harus tertulis atau lisan,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/5).
"Memang benar hingga kini negosiasi masih terus dilakukan dan kami berharap sandera dapat segera dibebaskan," kata Namia Gwijangge dihubungi di Jayapura, Papua, Selasa.
“Persoalannya adalah tuntutan KKB untuk memisahkan diri dari Indonesia. Saat Philip Mark Merthens dijadikan sandera, maka boleh jadi disitu ada jalan damai, negosiasi bisa dilakukan. Selain TNI mengedepankan negosiasi, pihak Susi Air juga saya pikir harus turut berupaya penuh untuk membantu negosiasi,” ujarnya, Sabtu (29/4).
