"Antisipasi yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kita harus memastikan agar rantai pasokan pangan baik, distribusi bagus, pengendalian harga dari tingkat petani hingga pasar, harus bisa diperhatikan, " jelasnya.
Setiyo menyebut bahwa 12 ekor ini didistribusikan ke Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura. “Kami menyesuaikan dengan jumlah kabupaten yang ada dan kami lihat semua daerah juga menyiapkan hewan kurban,” jelasnya.
“Penyerahan sapi kurban dalah wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat dan Pemprov terhadap kesejahteraan umat. Saya berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” kata Derek.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
“Mari kita fokus kepenanganan lalu lintas ini, dan solusi atas pola konflik yang mengikutsertakan komunitas/kelompok. Mengingat berbagai kecelakaan yang terjadi seringkali menyebabkan pola konflik kelompok,” sambungnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilo, mengatakan pengalihan ratusan CPNS Pemprov Papua tersebut merupakan tahap awal dari kesepakatan bersama Pemprov dan Kementerian ATR/BPN beberapa waktu lalu.
Dengan terpilihnya dirinya sebagai ketua panitia, Setyo menekankan bahwa agenda peringatan HUT kemerdekaan RI merupakan agenda tahunan yang biasa dilakukan. Sehingga itu, sudah sepantasnya dipersiapkan dengan baik dari semua komponen yang terlibat.
Kedua, Pemprov segera menjalankan kesepakatan tentang jumlah armada online. Ketiga, segera menertibkan kendaraan online secara menyeluruh. Keempat, segera membentuk atau membuat peraturan gubernur dan peraturan daerah tentang pembatasan kendaraan online.
Kendati demikian, Derek menyatakan, indikator tersebut masih perlu dan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Selain itu, ada beberapa indikator makro lainnya yang masih perlu diperbaiki seperti tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Wahyudi menyatakan, secara umum inflasi di Papua cukup terkendali. Sebagaimana Inflasi Papua saat ini berada di angka 2,18. “Tentunya langkah antisipasi agar inflasi tetap terkendali perlu terus dilakukan. Seperti memantau ketersediaan bahan pokok dan TPID Papua akan melakukan hal ini,” ucapnya.
