Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa hasil kinerja pemerintah saat ini mulai terlihat lewat capaian indikator makro pembangunan yang bisa dibilang mulai membaik walaupun angka – angka ini masih perlu terus diupayakan untuk bisa ditingkatkan.
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Papua, Cyfrianus Y. Mambay, menyebut dalam peraturan gubernur tersebut telah ditetapkan nilai-nilai dasar bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov, yaitu berakhlak yang artinya: berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif dan kolaboratif.”
Empat hal tersebut adalah yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang – undangan dan efektifitas sistem pengendalian daerah.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
“Aset Kantor Samsat yang ada di DOB bukan lagi menjadi kewenangan Pemprov Papua, setelah kita serahkan, itu artinya sudah menjadi kewenangannya DOB. Fokus kami hanya Samsat yang ada di Provinsi Papua,” sambungnya.
“Kami di daerah tidak diwajibkan untuk ikut ke sana (IKN-red) kecuali Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jakarta akan bergeser ke sana, dan secara otomatis semua aset dan ASN yang ada di Jakarta juga akan berseger ke IKN,” kata Marthen.
Menyikapi hal itu, Pj Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menilai salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan memastikan setiap anak di Papua mendapatkan sarapan yang sehat dan bergizi setiap hari.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapkan petunjuk dari pusat apakah nanti ada keterlibatan juga dari ASN Pemprov.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan untuk lokasi inti yang telah diserahkan akan dibagi pusat pemerintahan namun ada unsur budayanya dan suasana penghijauan, ini yang diinginkan dalam perencanaan itu ada beberapa zona percontohan untuk kebun yang akan menjadi binaan dari dinas pertanian dan dinas pemberdayaan masyarakat kampung.
Ridwan menyatakan peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) merupakan langkah startegis Pemerintah dalam usaha membangun Papua ke depan.
