Triwarno menegaskan, sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat tentunya seorang ASN harus menjadi contoh teladan yang baik, jangan malah melakukan hal yang tidak baik dengan mengkonsumsi Miras lalu masuk kerja, karena hal ini bisa membuat citra kerja ASN di lingkungan Pemkab Jayapura jelek gara-gara dilakukan hanya satu oknum saja.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Wicklif Tegai mewakili Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, Diklat Kepamongprajaan bagi kepala distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2023 sangat penting, karena ini untuk memberikan output yang baik, untuk meningkatkan kapasitas setiap kepala distrik dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Bupati Eltinus Omaleng mengatakan Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, telah diawali dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD pada 7 Desember 2023 lalu.
Acara deklarasi diawali dengan ibadah di bawah tema: “Mari kita bersama sukseskan Pemilu 2024 dan berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan Pemilu”.
Namun jika pekerjaan fisik progresnya sudah dikerjakan dengan baik di lapangan, maka untuk penyerapan keuangan mudah, karena tinggal penagihan saja, yang penting semua mekanisme dokumen dan lainnya sudah dipersiapkan, sehingga pembayaran atau pencairan bisa cepat dilakukan.
Kepala Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Jayapura Terry Ayomi mengatakan, tahun ini pihaknya mendapatkan jatah pemasangan meteran listrik di 279 rumah warga yang ada di Kampung Putali dan Kampung Khensio. Rencana minggu depan ini sudah dikerjakan dan bisa selesai sebelum tanggal 20 Desember 2023 sebagai kado Natal untuk masyarakat di Kampung tersebut.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang diwakilli oleh Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.. Turut hadir Forkopimda, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, tokoh masyarakat dan tim penyusun dokumen KLHS RTRW RDTR Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari.
Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Jayapura, membuat pemerintah daerah harus fokus dalam penanganan dan pencegahan kasus tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan prevelensi angka stunting sesuai dengan target pemerintah pusat, dimana tahun 2024 angka stunting hanya di bawah 14 persen.
"Kita tidak bisa asal melakukan pemindahan SMPN 1 Sentani, karena sekolah ini memiliki akreditasi A, sehingga semua sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan baik, tidak boleh asal pindah,"ungkap Pj Triwarno, Selasa (5/12) kemarin.
“Setelah kita tahu jika ternak Wam di wamena mati mendadak kemarin melalui media , hari ini kita sudah ambil langkah untuk turunkan tim melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mengetahui secara pasti penyebabnya,”ungkapnya Selasa (5/12) saat ditemui di kantor otonom.
