Fenomena maraknya pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dan menghiasi berbagai media massa belakangan ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Menanggapi fenomena tersebut, Pakar Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan
Gubernur menegaskan seluruh pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi, uji kompetensi, dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi kita ikuti saja mekanisme. Hari ini saya percaya orang-orang yang saya lantik karen
Job fit tersebut diikuti 25 pimpinan OPD maupun jabatan Asisten dan staf ahli bupati. Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken yang juga sebagai Ketua Tim Job Fit dengan anggota Kepala BKPSDM Papua Selatan, Asisten I Setda Papse
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean Noel Barrot menetapkan larangan masuk ke Prancis bagi pejabat keamanan rezim Zionis Israel Itamar Ben-Gvir setelah aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) melaporkan tindak kekerasan saat mereka ditangka
Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra melakukan pelantikan 183 pejabat eselon III, IV dan pejabat fungsional guru, Grand Ballroom KSL, di Rabu (20/05). Ini adalah pelantikan perdana dilakukan sejak Bupati Markus O. Mansnembra dan
Suasana di lingkungan Lapas Abepura, Kamis (23/4) terlihat lain dari biasannya. Jajaran Lapas Abepura terlihat sibuk menyiapkan acara serah terima jabatan pimpinan Lapas. Tak hanya itu, sejumlah pria dengan pakaian adat
“Karena dukungan dari masyarakat dan semua pihak, hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan kepala kampung secara serentak dengan baik, dan ini adalah momen berjarah dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor d
Ia menjelaskan, proses lelang jabatan akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan figur-figur terbaik yang memilik
Kepada wakil gubernur Papua Selatan, para wakil rakyat tersebut mengaku telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pelantikan pejabat administrator dan pengawas yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai. Sebelu
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH, penyerahan SK Plt kepada pejabat Eselon II dan IV ini dilakukan untuk membentuk dan peningkatkan pelayanan publik dan pelayanan dipemerintahan agar organisasi perangkat daerah itu
Wali Kota menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan. Menurutnya, rotasi jabatan menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong peningkatan kinerja aparatu
Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah Surat Keputusan Wali Kota Jayapura, yakni Nomor SK. 800.1.3.3-01 tanggal 24 Maret 2026, SK. 800.1.3.3-02 tanggal 13 April 2026, serta SK Nomor 821.2-01 tanggal 30 Desember 202
elantikan jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor rencananya akan dilakukan setelah tuntas pemeriksaan pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuang
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Pegunungan Elyas Wenda mengakui jika untuk tahapan pelaksanaan seleksi terbuka Pejabat Tinggi Madya Sekda Provinsi Papua Pegunungan in
”Sesuai dengan petunjuk beliau (Presiden Prabowo Subianto), kemarin kami sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau tidak berlebihan dalam menyelenggarakan open house maupun h
Ia merasa dirugikan atas pemutusan hubungan kontrak kerja tersebut. Apalagi pekerjaan ini sudah ditangani selama 4 tahun itu. Selain Marselina, Noldi Waromi dari CV Cenderawasih Nirwana juga tidak terima dengan keputusan
Kebijakan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan wakilnya, Deinas Geley dalam merekrut atau pengangkat pejabat di birokrasi pemerintahan mendapat catatan dari salah satu partai pengusung, Partai Persatuan Pembangunan (PP
Menurut Abisai Rollo, penunjukan Pjs dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa adanya kekosongan kepemimpinan. “Kepala kampung sedang sakit. Kalau sudah sembuh nanti akan melanjutkan tugasny
Menurutnya, mutasi yang tidak terukur dapat mengganggu struktur dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua. Karena itu, dalam pelantikan kali ini banyak pejabat yang berasal dari BKD sebagai bagian dari langkah pembe
Ia mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan posisi struktural di pemerintahan. Karena itu, setiap pejabat yang telah dipercaya harus menerima dengan rasa syukur dan membuktikan diri melalui kerja nyata.
"Ada beberapa penilaian yang membuat kami mengambil kebijakan ini seperti jabatan kepala Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, setelah pejabat lama menyelesesaikan pembentukan 332 koperasi merah putih maka untuk p
Menurut Bupati, penerapan manajemen talenta menjadi langkah strategis untuk memastikan ASN bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. ASN yang tidak menunjukkan kinerja, malas, atau tidak disiplin akan diberikan s
Jika mengacu pada amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2018, penjabat Sekda dalam hal kekosongan jabatan paling lambat enam bulan dan dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas paling lambat tiga bulan. Dari s
ICW mencatat, belum genap satu tahun masa jabatan pemerintahan daerah hasil pemilihan terakhir, sudah terdapat delapan kepala dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Enam di antaranya terjaring
Kossay menyebut peristiwa ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi sarat makna strategis yang memunculkan beragam tafsir di ruang publik. Menurutnya pelantikan tersebut oleh Matius Fakhiri, merupakan sebuah momentum p
Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara, Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah K
Budi mengungkapkan, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penindakan KPK. Pemeriksaan itu dilakukan di Polres Kudus, Jawa Tengah. "Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara in
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggi, menegaskan bahwa penertiban dan pengawasan aset daerah, khususnya di tingkat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota.
Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura telah melantik sebanyak 26 pimpinan OPD sebagai pejabat definitif. Namun demikian, masih terdapat beberapa OPD yang sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (P
Menurut Abisai, praktik membawa atau memindahkan aset saat pergantian pimpinan kerap memicu pengadaan baru yang sebenarnya tidak mendesak. Hal tersebut berdampak pada pembengkakan anggaran dan tidak sejalan dengan prinsi
Adapun posisi jabatan yang dilantik terdiri dari tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), satu asisten dan staf ahli. Bupati Mimika dalam sambutannya menyampaikan bahwa kelima pejabat yang dilantik ini adalah pejab
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan pelantikan 8 pejabat definitif yang dilakukan ini merupakan yang kedua kalinya usai yang pertama melantik kepala Dinas Perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Jayawijaya
Menanggapi rencana penurunan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah akan mengupayakan penambahan dana Otsus Papua pada 2026 hingga kembali ke angka Rp12 triliun, apabila terdapat penghematan Anggaran Pendapatan
Diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, K
“Saya mau pejabat yang saya lantik cepat membaca kemauana saya, sehingga kita bisa lari bersama. Saya pakai (tempatkan) orang bukan masalah suka atau tidak suka, melainkan profesionalismenya dalam bekerja. Tidak harus pi
Saat ini, menurut Johannes, banyak dari pejabat di lingkungan Pemkab Mimika yang mulai mundur dari jabatannya karena tidak sesuai kepangkatan yang dimiliki. Johannes Rettob pun mengajak ASNagar fokus pada jenjang karir.
Sedangkan 18 lainnya dikukuhkan karena tetap menjabat pada OPD yang sama.
Pada momentum pelantikan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memberi 4 pesan kepada seluruh pejabat yang dilantik dan dikukuhkan terseb
Kata Bupati FX Mote, Penunjukan ini bersifat sementara, sambil menunggu pejabat Kepala Dinas definitif melalui tahapan yang telah ditetapkan. Bupati Waropen menjelaskan bahwa seluruh Plt. di lingkungan Kabupaten Waropen
Pejabat yang melakukan serah terima jabatan adalah: Pejabat Lama Kepala Distrik Waropen Bawah: Samuel Lukas Paprindey, S.Sos., M.Si. Pejabat Baru Kepala Distrik Waropen Bawah: Alfonsius D Wenggi, S.IP. Kepala Satpol PP y
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal itu saat memberikan materi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025, bertema “Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam
‘’Tentunya dalam sebuah organisasi baik sipil maupun TNI dan Polri, yang namanya pergeresan jabatan, mutasi ataupun promosi merupakan hal sebuah keniscayaan dalam berorganisasi. Jadi saya pikir ini harus kita maknai deng
Adapun rincian pejabat yang dilantik terdiri dari 104 kepala SD, 44 kepala SMP, 21 kepala SMA, 18 kepala TK, serta 21 kepala puskesmas. Selain itu, sebanyak 65 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapu
“Intinya, kami menyambut baik kunjungan ini. Kehadiran Kemenpan RB memberi semangat untuk mempercepat layanan publik melalui sistem digital yang transparan,” ujar Bupati Mote usai pertemuan.
Wali Kota menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi tersebut berlandaskan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi dan evaluasi
Sebelumnya ada beberapa pejabat Pemprov Papua sudah lebih dulu bertolak ke Jakarta. "Sudah ada beberapa pejabat disini, (Jakarta), tapi sepertinya besok (hari ini) baru semua kumpul," singkat Sandi, yang masuk dalam romb
Pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura ini disaksikan Plt. Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri, para asisten, pimpinan OPD, serta sejumlah stakeholder terkait.
Pimpinan OPD ini juga wajib memahami bagaimana menerjemahkan visi misi bupati dan bekerja sesuai tujuan pembangunan di Lanny Jaya. Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom menyampaikan bahwa ia menginginkan hasil dari uji k
Pj Gubernur diminta tetap dengan mode kalem dan tidak terlalu menyentuh struktur birokrasi. Ini disampaikan salah satu tokoh intelektual Papua, Nason Utty yang juga sebagai tim relawan Meepago-Lapago dari Paslon Mariyo.
Pelantikan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka seluruh pejabat definitif pada jabata
Seluruh pejabat eselon II maupun bidang keuangan, dan operator di lingkungan Pemkab Waropen dilarang meninggalkan daerah sampai pembahasan APBD Perubahan rampung. Instruksi ini diberikan untuk memastikan kehadiran penuh
Menurutnya, hal inilah yang kemudian diusulkan untuk dilantik. Pelantikannya sudah dilakukan secara bertahap, di masa kepemimpinan Pj Gubernur Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur Ramses Limbong dan terakhir, Agus Fatoni juga m
Massa aksi menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran diri Bupati Sudewo yang berujung pada terjadinya kericuhan, perusakan fasilitas, pembakaran kendaraan dinas, dan puluhan korban luka. Meski tekanan massa begitu ku
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) tersebut kepada wartawan mengungkapkan, keterlambatan sebagian pejabat dan undangan ini dikarenakan adanya perubahan waktu upacara.
Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda,SH,M.Si dalam arahannya ketika memimpin Apel pagi Bersama ASN di halaman Kantor Bupati di Igari rabu,13/8/2025 menegaskan, pelaporan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi j
Menurutnya, hal ini menandakan masyarakat tidak lagi menghendaki adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II. “PSU ini adalah pertarungan harga mati, yang diharapkan jauh dari aspek pelanggaran Pemilu yang sifatnya ters
Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa mengatakan, proses penertiban dilakukan bersama Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsugab) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah V yang meliputi Papua dan Pa
Beragam tulisan di spanduk itu di antaranya "Copot jabatan para penjahat demokrasi". Narasi ini menempelkan beberapa foto mulai dari Menteri Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur Agus Fatoni dan juga Kapolda Papua, Irjend Pol Pa
Agus Fatoni menerangkan, dari total 1.154 jabatan, sebanyak 300 jabatan eselon III dan 854 jabatan eselon IV belum seluruhnya terisi. Pelantikan ini merupakan langkah awal untuk mengisi kekosongan tersebut, terutama sete
“Ini kami lagi coba ubah, tatakan setengah mati, karena begitu banyak pejabat yang pangkatnya tidak memenuhi syarat, tetapi menduduki jabatan sesuai dengan jabatannya,” paparnya di hadapan ribuan ASN.
Ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kampung Awaso Distrik Inggerus, Waropen yang dilakukan oleh salah satu sekretaris kampung berinisial SB. Dari pelaporan mereka meminta meminta agar ada upaya pen
Terkait ini Ramses Limbong mengaku belum menerima surat tersebut dan masih melakukan aktifitas seperti biasa. Meski begitu, ia menyatakan sangat siap jika akhirnya benar-benar dilakukan pergantian.
Gubernur Ramses menerangkan bahwa proses pengusulan pelantikan sejak lama dilakukan. Mulai dari kepala dinas mengusulkan lalu kemudian dirasionalisasi oleh Sekda, setelah itu diusulkan lagi ke BKN untuk pertimbangan tekn
Selain Alexander Kapisa, Budi mengatakan penyidik KPK juga memanggil seorang wiraswasta berinisial APT sebagai saksi kasus tersebut. Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (23/6), sempat memanggil dua
Empat posisi yang dilakukan pergantian yakni Kabag Ops, dari Kompol Clief Gerald P. Duwith kepada Kompol Ferdinand E. Numbery. Kasat Binmas, dari AKP Muh. Lalang kepada AKP Johanis P. Lerech. Kapolsek Abepura, dari Kompo
Jajaran Polres Biak Numfor mengalami penyegaran struktural dengan dilaksanakannya sertijab untuk lima posisi penting, serta pengukuhan satu jabatan baru. Upacara sertijab yang dipimpin langsung oleh Kapolres Biak Numfor,
Adapun ketiga nama yang lolos berdasarkan urutan abjad adalah Ferdinanandus Kainakaimu yang saat ini menjadi Sekda Kabupaten Mappi, Michael Rooney Gomar saat ini menjabat sebagai staf ahli gubernur bidang pengembangan ot
Acara ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan Surat dari Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, terkait dengan Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Serahterima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru ini dihadiri langsung bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah, Sekda Yermias Paulus Ruben Ndiken dan sejumlah pimpinan OPD.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda menjelaskan, Pelantikan yang dilakukan oleh dirinya merupakan hal yang biasa, pergantian jabatan dilingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar. "Ini pelantikan keempat yang kita laku
"Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya (JPT Madya) sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan,"kata Gubernur Papua Selatan, Apo
Data pengumuman nomor 10/Pansel/2025 tertanggal 28 Mei 2025 dari Pansel yang diterima media ini menyebuitkan bahwa asessement test kepada 8 calon sekda defenitif Papua Selatan tersebut seluruhnya dinyatakan lolos ke taha
Ambraham Benyamin Harjo mengakui bahwa waktu 8 bulan bertugas di Merauke sebagai Kalapas seakan sangat singkat, sehingga sejumlah program pembinaan yang sudah disusun belum dilaksanakan. Karena itu, dia berharap penggan
Seusai mendaftar dan berkasnya diterima,. Nelson Sasarari mengungkapkan, sebagai seorang ASN yang telah memenuhi persyaratan, pendaftaran Sekda defenitif ini merupakan peluang bagi setiap ASN yang telah memenuhi sya
Tiga jabatan yang kini diisi oleh Plt yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua dipercayakan kepada Robert Awi menggantikan Amos Wenda. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Orgenes K
Pertama, adalah Ferdinandus Kainakaimu yang datang mendaftar sekitar pukul 09.30 WIT. Ferdinandus Kainakaimu yang masih menjabat sebagai Sekda Mappi itu datang dengan iring-iringan perwakilan masyarakat 4 kabupaten. Se
Mengawali kepemimpinannya, General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan seluruh pihak demi mewujudkan Papua yang semakin terang dan memberikan dam
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Orgenes Kambuaya serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditempati Urip Supriadi Sukirno yang dulu dijabat Marthinus Rumbino. Gubernur Ramses Limbong me
Adapun sejumlah pejabat yang diroling diantaranya, Kepala Dinas PUPR, Nofdi J Rampi diroling dengan Kepala BPBD, Asep A.M Khalid. Kadis Pendidikan, Abdul Majid dirrolling dengan Kadispora, Rocky Bebena. Kepala BKPP, Ro
“Sekarang dalam proses di BKN, jika sudah turun maka kita pilih satu yang terbaik dari situ lalu kita usulkan lagi ke Mendagri untuk pelantikan. Jadi persetujuan Mendagri paling akhir untuk pelantikan,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 tercatat telah menyampaikan LHKPN tahun 2024. Sedangkan, yang belum melapor sebanyak 42 orang. Menurut Primus, 42 orang yang belum melaporkan LHPKN merupakan jumlah yang banyak di tengah batas waktu pelaporan LHKPN yang kini sudah semakin mepet.
Kata Marthen, penarikan kendaraan dinas tersebut guna mengamankan kembali aset daerah sesuai dengan peruntukannya. Marthen menyebut penarikan dimulai dari Perumahan Pemda SP2, Jalan Cenderawasih Poros SP3, dan di beberapa titik di wilayah Kota Timika. Dari penarikan itu, masih ada sekitar 5 kendaraan dinas yang menjadi target dari total 14 kendaraan dinas yang akan ditarik.
‘’Untuk pengadaan mobil dinas bagi unsur pimpinan DPRK Merauke tetap kita lakukan. Tetap mengadaan kendaraan dinas, karena itu ada standar regulasi sehingga tetap kita laksanakan,’’ kata bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze, SH, LLM, menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Kantor Bupati Merauke
Yonathan mengayakan, dirinya akan siap bila telah ada surat pemberitahuan terkait dengan jadwal agenda tersebut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika.
Dikatakan bahwa delapan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 di Papua saat ini masih ikut retreat di Akmil Magelang. Delapan kepala daerah yang berasal dari Provinsi Papua yaitu, Wali Kota Jayapura, Bupati Sarmi, Bupati Biak, Bupati Yapen, Bupati Mamberamo Raya, Bupati Waropen dan Bupati Keerom.
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan, FISIP Uncen merupakan salah satu fakultas tertua di Universitas Cendrawasih, yang lahir pada saat Uncen didirikan pada tahun 1962, yang awalnya dinamakan fakultas ketatanegaraan dan ketataniagaan. Di dalamnya dulu ada jurusan hukum dan ekonomi sampai akhirnya dua jurusan itu berpisah dan menjadi fakultas sendiri.
Kapolres Jayapura dalam sambutannya menyampaikan bahwa mutasi jabatan dalam tubuh Polri adalah hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran organisasi serta peningkatan profesionalisme.
Mirisnya, meski tak menyebutkan satu per satu nama pejabat yang dimaksud namun kata Primus, dari 12 pejabat tersebut, ada beberapa yang tidak mengambil dokumen LHKPN sama sekali.
Adapun pejabat yang dimutasi adalah Kompol Sajuri yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops, kini mengemban tugas baru sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Papua. Sebagai gantinya, Henri Alfredo Korwa yang sebelumnya menjabat Kasat Intelkam Polres Kepulauan Yapen ditunjuk sebagai Kabag Ops Polres Mimika.
Selain itu, Hartati Sofia Iwanggin sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yosefina Fransina Way bertugas sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sementara F. Dannymeno K. Korwa menjadi Plt Kepala Inspektorat Daerah. Penunjukan ini dilakukan karena beberapa pejabat sebelumnya telah pensiun atau masa tugas mereka telah berakhir. Proses ini juga bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi menjelaskan proses psikotes ini bekerja sama dengan tim Angkatan Darat dari Bandung. "Hari ini kami melaksanakan psikotes, sebagai lanjutan dari seleksi berkas sebelumnya," kata Jackson kepada wartawan.
"Ada dampak yang ditimbulkan, bagi organisasi perangkat daerah itu sendiri, tentu saja akan mempengaruhi stabilitas atau implikasinya bagi kerja mereka, stabilitas dalam kebijakan. Kan banyak kebijakan yang tidak bisa dikeluarkan atau dijalankan. Karena mereka tidak punya kewenangan penuh untuk itu, karena sifatnya mereka itu hanya sementara," kata Dr.Melyana R.Pugu,
Tercatat saat ini, ada 40 OPD di lingkungan Pemprov yakni Biro Tapem dan Kesra, Biro Perekonomian, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Adpim, Sekretaris MRP, Sekretaris DPRP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kominfo. Dinas Perikanan, Dinas TPH dan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan LH, Dinas ESDM-PTSP, Dinas Perdagangan, Disnakker, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satpol PP, BPSDA, Bapenda, Bakespangpol, Badan Penghubung, RSUD Jayapura, RSJ Abepura.
Tiga pejabat tersebut adalah Semuel Siriwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pangan, Guy Yana Emma Come sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Abepura dan Elpius Hugi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua.
Langkah inipun dilakukan untuk meningkatkan SDM bagi pegawai pegawai baru. Dengan begitu diharapkan tingkat pengelolahan RSUD Abepura akan berjalan maksimal. "Dengan rotasi ini, pegawai pegawai kita ini punya kemampauan tidak hanya mengurus bidang kesehatan, tapi management pengelolahan juga mereka kuasai," kata Daisy.
Terkait dengan dugaan keterlibatan ASN di Pilkada terutama kepala daerah, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara. Ia menyebut hingga sekarang, belum menerima laporannya. “Sampai saat ini, saya belum terima (laporan-red).
Adapun jabatan yang dilantik sebagai pejabat definitive ini, yakni jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura dijabat oleh Abdul Majid. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dijabat oleh Dionisius Deda.
Dia menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan, karena sering ditundanya pelantikan pejabat definitif atau kepala dinas di kantor dinas tersebut, setelah dinas itu dibentuk berdasarkan aturan sejak Januari 2024.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri.
