Langkah inipun dilakukan untuk meningkatkan SDM bagi pegawai pegawai baru. Dengan begitu diharapkan tingkat pengelolahan RSUD Abepura akan berjalan maksimal. "Dengan rotasi ini, pegawai pegawai kita ini punya kemampauan tidak hanya mengurus bidang kesehatan, tapi management pengelolahan juga mereka kuasai," kata Daisy.
Terkait dengan dugaan keterlibatan ASN di Pilkada terutama kepala daerah, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara. Ia menyebut hingga sekarang, belum menerima laporannya. “Sampai saat ini, saya belum terima (laporan-red).
  Adapun jabatan yang dilantik sebagai pejabat definitive ini, yakni jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura dijabat oleh Abdul Majid. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jayapura dijabat oleh Dionisius Deda.
  Dia menjelaskan keterlambatan tersebut disebabkan, karena sering ditundanya pelantikan pejabat definitif atau kepala dinas di kantor dinas tersebut, setelah dinas itu dibentuk berdasarkan aturan sejak Januari 2024.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri.
Nenu Tabuni menegaskan bahwa roling jabatan yang akan dilakukan ini bukan karena dasar suka atau tidak suka, apalagi karena tendensi politik terkait Pilkada, namun ini dilkukan atas dasar ketentuan peraturan atau landasan hukum yang berlaku di negara ini.
  Ramses mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan melakukan open bidding atau seleksi terbuka ke Kemendagri. Hanya saja, sampai sekarang belum ada surat izin dari Kemendagri belum diterima Pemprov Papua.
Tidak terasa Pilkada tinggal sekitar 61 hari lagi digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Menjelang tahapan pemungutan suara pada 27 November 2024, maka setiap pasangan calon yang maju Pilkada diberi kesempatan untuk melakukan kampanye, memaparkan visi dan misinya untuk mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat.
Situasi politik menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 ini, memang banyak menyita perhatian masyarakat. Tidak hanya ulah elite politik di tingkat pusat, yang seolah menskenariokan aturan untuk memuluskan tujuan politik kelompok tertentyu, tapi juga masalah aturan undang-undang yang diatur untuk melanggengkan kekuasaan, yang akhirnya menuai protes dengan aksi demo mahasiswa di Jakarta.
 Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut tujuannya untuk mendefinitifkan sejumlah jabatan Kepala OPD yang masih dipegang oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt).
