Ia menjelaskan, proses lelang jabatan akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan figur-figur terbaik yang memilik
Kepada wakil gubernur Papua Selatan, para wakil rakyat tersebut mengaku telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pelantikan pejabat administrator dan pengawas yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai. Sebelu
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH, penyerahan SK Plt kepada pejabat Eselon II dan IV ini dilakukan untuk membentuk dan peningkatkan pelayanan publik dan pelayanan dipemerintahan agar organisasi perangkat daerah itu
Wali Kota menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian yang wajar dalam dinamika organisasi pemerintahan. Menurutnya, rotasi jabatan menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong peningkatan kinerja aparatu
Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah Surat Keputusan Wali Kota Jayapura, yakni Nomor SK. 800.1.3.3-01 tanggal 24 Maret 2026, SK. 800.1.3.3-02 tanggal 13 April 2026, serta SK Nomor 821.2-01 tanggal 30 Desember 202
elantikan jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor rencananya akan dilakukan setelah tuntas pemeriksaan pemeriksaan terinci terhadap LKPD tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuang
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Pegunungan Elyas Wenda mengakui jika untuk tahapan pelaksanaan seleksi terbuka Pejabat Tinggi Madya Sekda Provinsi Papua Pegunungan in
”Sesuai dengan petunjuk beliau (Presiden Prabowo Subianto), kemarin kami sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau tidak berlebihan dalam menyelenggarakan open house maupun h
Ia merasa dirugikan atas pemutusan hubungan kontrak kerja tersebut. Apalagi pekerjaan ini sudah ditangani selama 4 tahun itu. Selain Marselina, Noldi Waromi dari CV Cenderawasih Nirwana juga tidak terima dengan keputusan
Kebijakan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan wakilnya, Deinas Geley dalam merekrut atau pengangkat pejabat di birokrasi pemerintahan mendapat catatan dari salah satu partai pengusung, Partai Persatuan Pembangunan (PP
