Ambraham Benyamin Harjo mengakui bahwa waktu 8 bulan bertugas di Merauke sebagai Kalapas seakan sangat singkat, sehingga sejumlah program pembinaan yang sudah disusun belum dilaksanakan. Karena itu, dia berharap penggan
Seusai mendaftar dan berkasnya diterima,. Nelson Sasarari mengungkapkan, sebagai seorang ASN yang telah memenuhi persyaratan, pendaftaran Sekda defenitif ini merupakan peluang bagi setiap ASN yang telah memenuhi sya
Tiga jabatan yang kini diisi oleh Plt yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua dipercayakan kepada Robert Awi menggantikan Amos Wenda. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Orgenes K
Pertama, adalah Ferdinandus Kainakaimu yang datang mendaftar sekitar pukul 09.30 WIT. Ferdinandus Kainakaimu yang masih menjabat sebagai Sekda Mappi itu datang dengan iring-iringan perwakilan masyarakat 4 kabupaten. Se
Mengawali kepemimpinannya, General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dengan seluruh pihak demi mewujudkan Papua yang semakin terang dan memberikan dam
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Orgenes Kambuaya serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditempati Urip Supriadi Sukirno yang dulu dijabat Marthinus Rumbino. Gubernur Ramses Limbong me
Adapun sejumlah pejabat yang diroling diantaranya, Kepala Dinas PUPR, Nofdi J Rampi diroling dengan Kepala BPBD, Asep A.M Khalid. Kadis Pendidikan, Abdul Majid dirrolling dengan Kadispora, Rocky Bebena. Kepala BKPP, Ro
“Sekarang dalam proses di BKN, jika sudah turun maka kita pilih satu yang terbaik dari situ lalu kita usulkan lagi ke Mendagri untuk pelantikan. Jadi persetujuan Mendagri paling akhir untuk pelantikan,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 tercatat telah menyampaikan LHKPN tahun 2024. Sedangkan, yang belum melapor sebanyak 42 orang. Menurut Primus, 42 orang yang belum melaporkan LHPKN merupakan jumlah yang banyak di tengah batas waktu pelaporan LHKPN yang kini sudah semakin mepet.
Kata Marthen, penarikan kendaraan dinas tersebut guna mengamankan kembali aset daerah sesuai dengan peruntukannya. Marthen menyebut penarikan dimulai dari Perumahan Pemda SP2, Jalan Cenderawasih Poros SP3, dan di beberapa titik di wilayah Kota Timika. Dari penarikan itu, masih ada sekitar 5 kendaraan dinas yang menjadi target dari total 14 kendaraan dinas yang akan ditarik.
