Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Setiyo Wahyudi mengajak warga untuk memanfaatkan relaksasi tersebut. Sebab, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu membayar denda namun cukup membayar pokoknya saja.
Hal itu disampaikan oleh Ketua MRP Timotius Murib usai menemui Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu, (4/8). Hadir antara lain Wakil Ketua I MRP Yoel Luis Mulait, Koordinator Tim Kerja Otsus MRP Benny Sweny, Direktur Amnesty Internasional Indonesia (AII) Usman Hamid, Deputi Direktur AII Wirya Adiwena, dan Direktur Media AII Karina Maharani.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Sudarsono,SKM., menyampaikan, hingga kini yang masih menjadi kendala adalah sebagian warga di Asmat yang menolak pemberian abate.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Papua memiliki kewajiban untuk mendanai pemeliharaan serta perawatan 11 venue yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Papua. Seperti venue utama Stadion Lukas Enembe, Akuatik, Istora, Cricket, Hockey Indoor/Outdoor, Stadion Mandala, GOR Cenderawasih, Arena Sepatu Roda, Menembak dan Arena Dayung.
Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Alexander K.Y Kapisa mengatakan, penyegaran terhadap anjungan Papua di TMII seiring dengan renovasi TMII yang dilakukan Pemerintah Pusat jelang KTT G20.
Menanggapi prestasi WTP tersebut, Bupati Usman Wanimbo menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua atas penilaiannya terhadap LKPD Kabupaten Tolikara.
Rekomendasi lainnya, tingkatkan kembali kegiatan tracing and testing, lakukan edukasi massif atau dan terus menerus tentang upaya pencegahan karena pandemic belum berakhir.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengimbau agar masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah membantu Wakil Bupati Yonas Kenelak dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah setempat.
"Saya pikir ini sangat urgent, semoga tahun depan Inpresnya sudah ada sehingga sudah bisa dibangun. Itu yang sedang kami dorong,"Kata Suzana usai giat ekspose kinerja SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tahun 2022, Selasa (2/8).
“Kami mendorong perlindungan terhadap hak anak, seperti di Kabupaten Asmat. Kami lagi pencanangan kota layak anak. Jadi daerah-daerah konflik kami mendorong teman teman pemberdayaan perempuan harus dicanangkan kota layak anak,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk.
