Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH., mengatakan kedua orang tersebut merupakan oknum aparat kampung di Kabupaten Nduga, namun berbeda distrik.
   Menurut Tito Karnavian, setelah DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan disahkan maka yang harus dikerjakan adalah merealisasikannya. Sebab undang-undang, sudah memberikan perintah secara jelas.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) politik dan Pemerintah umum sangat menggugah rasa cinta tanah air yang unik, semarak dan menyenangkan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melalui Subdit III Tipikor telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Yaleka Maro – Papua di Kabupaten Mappi tahun anggaran 2014 hingga tahun 2017. Kedua orang tersebut masing-masing berinisial TT (57) dan LS (50).
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua Ribka Haluk di Jayapura, mengatakan kepala daerah di 29 kabupaten kota mempunyai peranan terbesar untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP jelang Pemilu 2024.
Gubernur Papua yang diwakili Asisten II Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad menyampaikan, atas nama pemerintah mengharapkan kepada para jamaah haji setelah kembali ke tempat asalnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat.
  Kemudian jama'ah bertolak ke Asrama Haji Embarkasi/Debarkasi Sudiang, Makassar pada Rabu,(10/8/2022). Sebelum pemulangan ke daerah asal, beberapa rangkaian kegiatan harus dilalui jama’ah haji.
Asisten I Setda Papua, Doren Wakerkwa menyampaikan, dipilihnya Kabupaten Merauke sebagai tempat pencanangan pembagian 10 juta bendera Merah Putih, menunjukkan bahwa Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan, Pemprov melalui pihaknya akan melakukan kegiatan kerja bakti di dua pasar tradisional di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua Ribka Haluk mengatakan, keberadaan pusat rehabilitasi narkotika perlu dibicarakan bersama dengan instansi terkait.
