Dokter Pribadi Gubernur Papua, dr Anton Mote menyampaikan, Tim Dokter Singapura telah tiba Selasa pagi di Jayapura dan Gubernur akan menjalani serangkaian pemeriksaan dan perawatan.
Juga pelaksana Direktur Jenderal Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Keamanan, Departemen Luar Negeri Papua Nugini Mr. Brian Kaumu, Pelaksana Direktur Jenderal Bilateral, Departemen Luar Negeri Papua Nugini Adi Dzulfuat, Direktur Pasifik dan Oseania, Kementerian Luar Negeri RI Kawasan Perkotaan dan Batas Direktur Negara, Kementerian Dalam Negeri RI dan anggota Delegasi Papua Nugini serta anggota Delegasi Indonesia.
"Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan nasional dimana semua harus mendukung produk-produk dalam negeri, sehingga memudahkan UMKM dalam memproduksikan jualan. Kami membutuhkan dukungan digitalisasi untuk mensukseskan e-Katalog lokal ," kata Derek, Selasa (11/10).
 Kondisi ini juga umumnya diawali dengan peralihan musim kemarau ke musim hujan dengan karakteristik cuaca umumnya terjadi hujan lebat berdurasi singkat yang disertai badai guntur dan angin kencang.
Selain jatuh cinta, Pemerintah Malaysia kata Adlan membuka peluang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua di berbagai sektor, seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan dan lainnya. Hal ini terungkap dalam pertemuan bersama Plt. Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur dan OPD terkait di Jayapura, Senin (10/10) kemarin.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya Dr. S. Roy Rening menyatakan Tim Hukum sudah bertanya langsung kepada Yulce Wenda terkait dengan dugaan pemberian gratifikasi tersebut, dan saksi mengatakan, tidak mengetahui sama sekali perihal gratifikasi tersebut.
Penyampaian Derek tersebut usai Pertemuan antara Plt Dubes Malaysia untuk Indonesia, Adlan Mohd Shaffieq bersama Plt. Asisten IIaI Setda Papua, Derek Hegemur dan OPD terkait di Jayapura, Senin (10/10).
Lanjut Siriwa, ada beberapa langkah-langkah yang sedang disiapkan pemerintah selain pemberian subsidi pupuk, harus ada intervensi dari pemerintah terkait. Sehingga harga dapat disesuaikan.
 Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Sorabut, menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan proses organisatoris DAP yang usai menggelar pleno ke-11. Selain itu keputusan tersebut merupakan pandangan seluruh pimpinan tujuh wilayah adat di Tanah Papua.
  Menurutnya, sebagaimana yang pernah dilakukan saat MRP periode pertama dan kedua, pernah dilakukan saat melakukan perpanjangan masa jabatan pimpinan dan anggota MRP, untuk melaksanakan tugas seperti biasanya.
