Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, SH, M.Hum menyatakan, dengan terpasangnya papan nama Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan maka kantor tersebut akan dialihfungsikan sementara waktu sampai Kantor Gubernur Baru dibngun.
Ya, DPRP dan MRP sepakat untuk bersama-sama menghadap Presiden RI Joko Widodo di Jakarta. Ketua Fraksi Gerindra, Yanni menyampaikan agar persoalan kasus mutilasi di Timika dikawal secara baik.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk menyampaikan, warga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM adalah warga non ASN, TNI dan Polri atau warga kurang mampu.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua Elsye Rumbekwan menyampaikan pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dikukuhkannya TPPS Provinsi Papua.
Merespon peristiwa pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua membentuk Tim untuk melakukan Pemantauan dan Penyelidikan yang dipimpin langsung Kepala Komnas HAM Frits Ramandey.
“Kita tahu di Papua banyak kebutuhan dan moda transportasi yang cukup jauh dan harus menggunakan pesawat,” kata Musa’ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Senin (5/9).
Selain Wadan POM, jelas Kapenrem, juga Kasi Intel Korem Kolonel Kav. Edi Supriadi juga menuju ke Bade setelah dari Timika. ‘’Jadi beliau ke Timika dulu, setelah itu lanjut ke Bade,’’ terangnya.
Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra yang ditemui Senin (5/9/2022) mengatakan adanya fakta baru saat rekonstruksi, sudah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tambahan. Fakta baru itu dijelaskan Kapolres seperti peran tersangka. Misalnya J, yang awalnya tidak mengakui ikut penganiayaan di lokasi Jalan Budi Utomo ujung. Tapi saksi melihat J melakukan penikaman. “Jadi kita pemeriksaan tambahan termasuk saksi,” ungkapnya.
Kasus mutilasi yang melibatkan oknum anggota TNI dianggap menambah luka hati masyarakat sebab selama ini hal tersebut sangat jarang terjadi apalagi ini dilakukan oleh pihak yang terlatih. “Ini menjadi perhatian kami dan tadi dua kelompok mahasiswa sudah datang menemui kami dan ini (pansus) akan segera kami usulkan ke pimpinan untuk dibuat segera disetujui dan dibentuk,” jelas Elvis di halaman DPRP, Senin (5/9).
Ini merupakan tugas pertama Pangdam setelah dilantik pada Sabtu (3/9/2022) oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurachman. “Saya anggap ini sebagai tanggungjawab sebagai Pangdam sehingga saya datang dengar perkembangan investasi baik dari Polres, POM dan Komnas HAM,” katanya saat jumpa pers di Rimba Papua Hotel, Senin (5/9/2022).
