Pasalnya pihaknya tidak mengizinkan adanya massa turun ke jalan kemudian melakukan pengerahan massa menuju gedung DPR Papua. Selain itu, jika bercermin dari aksi yang sudah pernah terjadi, selama long march selalu ada pihak yang dirugikan bahkan terkadang terjadi tindakan anarkis dan perbuatan melawan hukum.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jery Agus Yudianto menyampaikan, meskipun jumlah pengguna internet di Papua tidak cukup signifikan, namun efek yang ditimbulkan dari penggunaan internet ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan di Papua termasuk di Kota Jayapura.
Menurut Delon, proses verifikasi dan validasi data yang memakan waktu hingga bertahun tahun. Selain itu, teman teman banyak yang sudah dirumahkan. “Janji-janji manis pejabat yang selalu diutarakan, namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi dengan alasan teknis yakni menunggu penetapan formasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB,” kata Delon kepada Cenderawasih Pos.
Dikatakan, kendati belum nampak tanda tanda berbahaya karena memang sebagian besar 33 kasus sembuh sendri dan 1 meninggal. Namun bukan berarti kasus ini dianggap remeh. Harus persiapan sejak dini
“Minggu depan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi ke lapangan setelah dana cair. Sementara dari Kementrian Kesehatan dimungkinkan tiba di Asmat pada 17 Juli mendatang,” ungkap dr Aaron kepada Cenderawasih Pos, Minggu (10/7).
Aksi pemalangan yang dilakukan ini karena massa yang berjumlah lima ratusan orang itu merasa kesal lantaran aspirasi mereka yang berupa 12 poin pernyataan sikap yang sudah diberikan di Mapolres Mamberamo Tengah pada tanggal 13 Juni lalu belum mendapat jawaban.
Warga mengaku ketakutan dan memilih mencari aman. Apalagi menurut informasi ada sejumlah kantor telah dipalang termasuk Mapolres Mamberamo Tengah. Warga memilih menggunakan jalur darat menuju, Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya.
Salat Idul Adha berjamaah yang difasilitasi Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika di Lapangan Graha Eme Neme Yauware itu dipimpin oleh Ust M Erfin Beddu sebagai Imam sekaligus khatib.
"Kita dukung apa yang menjadi keputusan pemerintah lewat aspirasi masyarakat dalam pemekaran 3 DOB di Papua. Karena DPR RI mengesahkan tiga rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna," katanya, Kamis (7/7) kemarin.
