Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol. Gustav R. Urbinas menyatakan bahwa untuk langkah penegakan hukum tentunya bagi personel Polri yang menyalahgunakan kewenangan maupun tindak pidana. Contohnya jual beli amunisi ataupun kasus menonjol lainnya.
Direktur Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu, SIK., bersama Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH., dalam jumpa persnya menjelaskan bahwa korupsi berjamaah ini terjadi pada Maret tahun 2018. Dimana dengan hasil audit kerugian yang didapat adalah sebanyak Rp 59 miliar.
Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan dan telah dilakukan pemberksaan tehadap 10 orang saksi terkait dalam kasus ini. Saksi yang dimintai keterangan ini baik yang diperiksa di Kota Jayapura maupun yang diperiksa saat tim turun ke Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya .
Dalam pertemuan Mendagri M. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, mereka menyepakati rencana pemekaran tujuh provinsi di tanah Papua sesuai dengan wilayah adat.
 "Orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua, ini saja yang saya lakukan untuk membela dan menjaga (Papua)," kata Gubernur Enembe di Rektorat Uncen, Waena, Selasa (15/6).
Menurut Jaleswari yang dikutip dari kantor berita Antara, penunjukan John Wempi sebagai Wamendagri menjadi sejarah baru yang dicetak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Ini agar tak lagi ada korban jiwa akibat pembacokan ataupun penembakan yang menimpa warga sipil. Pekerjaan seperti tukang ojek kata salah satu anggota DPR Papua, Yulius Miagoni menjadi satu pekerjaan yang cukup berisiko.
Berkas perkara atas terdakwa berinisial IS itu dilimpahkan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, Rabu (15/6) kemarin. Sebagaimana Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: Prin-41/A/Fh.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan menunjuk 34 orang sebagai Tim Penuntut Umum, untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai  tahun tahun 2014.
Selain Bupati RHP, ikut pula melakukan peletakan batu pertama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya Nikolas Itlay mewakili Bupati Jayawijaya, Ketua Badan Penyantun STAID Steven Uaga, perwakilan misi APCM Pendeta Asley dan perwakilan BPP GIDI Timi Gurik.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Marthen Kogoya mengatakan, hal ini dilakukan guna mengantisipasi jika Daerah Otonom Baru (DOB) ditetapkan. Terlebih kemarin diadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua di Jayapura.
