Penyidik Pidana Khusus Kejati Papua sedang mengusut dugaan korupsi pekerjaan tersebut yang menelan anggaran Rp 40 miliar lebih. Sejumlah mantan pejabat diyakini bakal segera berstatus sebagai tersangka. Pekerjaan ini sendiri masuk pada pekerjaan yang ditangani Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Pegunungan Bintang tahun anggaran 2017-2018.
Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Dukcapil Papua, Laboke menyampaikan, warga yang enggan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial PKH lantaran sudah merasa keenakan mendapat bantuan.
“Dulu kan kita jemput bola. Itu paradigma lama dari 2012. Hari ini bukan begitu lagi. Semua warga harus mandiri datangi pelayanan dukcapil,”Kata Ribka.
“Karena ini usulan yang sifatnya top down maka rasanya sulit untuk membantah maupun menolak. Sebab sudah pasti ada maunya pemerintah dan ada pertimbangan tertentu sehingga ya sudah, faktanya hari ini semua tetap berjalan. Meski dilakukan demo tapi ini tetap jalan,” beber Rumboirussy.
Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nusi berpendapat bahwa dari penetapan jadwal disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB), diriya sebagai wakil rakyat sekaligus dari organisasi pejuang, sepatutnya ini ditanggapi dengan rasa syukur.
Dikatakan Theo, konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri tidak memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sipil dan warga non Papua yang sedang berada di daerah konflik bersenjata. Masyarakat selalu diselimuti rasa takut dan trauma sepanjang hari, kehidupan mereka tidak tenang.
Pertemuan antara KPU Provinsi Papua dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil ini untuk berkoordinasi mengenai data pemilih sebelum dilakukan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 mendatang.
"Lokasi itu, bisa kita daratkan helikopter tanpa harus menggunakan tali dalam penyelamatan itu. Semua korban dalam keadaan selamat, dan sadar. Walaupun ada yang luka-luka tapi semua sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan medis," kata Letkol Slamet.
Dalam rapat panja, mayoritas menginginkan kabupaten itu masuk ke daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Pegunungan. Namun, panja mempertimbangkan sikap dari bupati terkait yang menginginkan tetap di Provinsi Papua.
Kabid Pengendalian Bapedda Papua Verra Wanda menyebut, Papua punya masalah soal stunting. Dengan presentasi terendah yakni Kabupaten Nabire dan tertinggi di Pegunungan Bintang.
