“Apa yang telah kita saksikan hari ini adalah parodi keadilan. Putusan ini merupakan tamparan bagi korban dan keluarga korban penembakan di Paniai, bahkan bagi korban pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia yang bertahun-tahun menuntut keadilan.” katanya kepada Cenderawasih Pos, melalui pesan elektroniknya, Sabtu, (10/11).
Dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP ) yang telah dan sedang berlangsung di seluruh Indonesia yang dimulai pada tanggal 25 November hingga 10 Desember. Merupakan bentuk perlawanan dan perjuangan hak-hak perempuan.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, Hari HAM Sedunia menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM RI untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Dimana 74 tahun adalah usia yang tidak lagi muda bagi suatu peradaban.
David menyebut, ada beberapa infrastruktur perhubungan udara yang dibangun khususnya di wilayah Lapago dan Meepago dimana manfaatnya pun sudah dirasakan oleh masyarakat setempat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan Pedoman Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua berupa Peraturan Gubernur Papua No 28 tahun 2013 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam kegiatan tersebut, Satgas Binmas Noken menggunakan metode bermain sambil belajar. Dengan Metode ini, tampak raut wajah anak-anak lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar yang di ajarkan.
Selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan C Warinussy menilai penjatuhan vonis bebas kepada terdakwa tunggal dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai tahun 2014 bentuk konkrit dari tidak adanya penghargaan negara bagi nilai dan prinsip hak asasi manusia yang dianut dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Penentuan penjabat nya sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku yaitu mekanisme usulan dan tim penilai akhir yang langsung dipimpin oleh bapak presiden," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Jumat.
Pasalnya kelompok teroris seperti ini tidak mudah diprediksi sementara kelompok radikalisme di Papua disinyalir masih ada. Yang perlu dilakukan kata Victor Mackbon adalah upaya pencegahan. Memberikan pemahaman yang baik apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk lebih peka terhadap warga baru.
