“Tapi apakah ini pelanggaran HAM berat atau tidak, Komnas HAM dalam kewenangannya akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa kemanusiaan itu,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Minggu (26/2) kemarin.
Dandim 1702/ Jayawijaya Letkol CPN Atenius Murib SH,MH melalui Kasdim Mayor CHB Yusuf Rinding ketika membenarkan adanya 509 warga yang berdomisili di Wilayah Sinakma saat ini ditampung di Makodim 1702/ Jayawijaya.
Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jaywijaya tengah mendalami ke 13 orang yang diperiksa sebagai saksi kericuhan tersebut. Dari 13 orang ini dikatakan ada 4 orang yang terindikasi terlibat dalam kericuhan dan 9 lainnya masih terus didalami.
Kepala BPBD Jayawijaya Amsal Wamo usai mendistribusikan bantuan bencana Soaial di Kodim menyatakan penyaluran bantuan ini usai pihaknya diperintahkan oleh Bupati Jayawijaya sehingga pihaknya dari BPBD dan Dinas Sosial mulai menyalurkan bantuan dari pemerintah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal menyampaikan, upaya yang harus dilakukan untuk penyelamatan dan menjaga wilayah perairan yakni ada beberapa kegiatan yang bisa mendukung hal tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan siap menjalankan tujuh arahan Presiden Joko Widodo, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI), di Kota Balikpapan, Kamis (23/2) lalu.
"Dalam mengentaskan kemiskinan, dibutuhkan kerja keras bersama. Saya berharap masyarakat dapat terus melihat peluang-peluang usaha dengan begitu semua pasti akan bisa maju," kata Susi.
Monitoring Musim Hujan di Papua pada dasarian II bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang masuk dalam Zona Musim (ZOM) tipe Monsunal berada pada periode puncak musim hujan di antaranya Kabupaten Jayapura
Hingga kini keuangan pemerintah Provinsi Papua masih berkutat dengan anggaran yang bermasalah. DPR Papua juga ikut merasakan ini dan menganggap bahwa tidak bisa jika pemerintah Provinsi Papua menyelesaikan sendiri mengingat kebijakan diputus dari pemerintah pusat.
Menurut Yan, setelah 18 hari berlalu, Egianus sudah harus mempertimbangkan untuk memberi ruang kepada pilot dibebaskan. Dalam kaitan itu, harus dibicarakan dan harus ada jaminan keamanan dari semua pihak diantaranya, pemerintah distrik, kabupaten dan juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga TNI-Polri.
