JAYAPURA-PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) pastikan kesiapan stok pupuk bagi petani diseluruh wilayah tanggungjawab distribusi dalam kondisi aman, dengan jumlah yang sangat mencukupi. Begitu juga untuk stok pasca lebaran, Pupuk Kaltim telah menyalurkan pupuk bersubsidi melalui jaringan distributor dan kios di seluruh daerah tanggungjawab distribusi, sesuai kebutuhan alokasi yang ditetapkan Pemerintah.
Thomas menyatakaan operasi militer atau peningkatan status siaga tempur yang ditetapkan oleh Panglima TNI untuk konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI di Nduga, Papua, saat ini merupakam wewenang dan tanggung jawab Presiden dengan persetujuan DPR. Hal tersebut jelas diatur dalam pasal 14 ayat 1 sampai 5 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada DPPAD Provinsi Papua Laorens Wantik, M.Pd.Si menyampaikan, program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) masih berjalan hingga kini.
GM Pelni Cabang Jayapura, Selamat Yanuardi mengatakan, terkait dengan penugasan Kemenhub terkait kegiatan KTT Asean di Laboan Bajo. Maka KM. Sinabung akan dijadikan hotel terapung selama kegiatan tersebut.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay berpendapat bahwa selama ini lokasi untuk perkebunan kelapa sawit sangat mudah diberikan perijinan dan disiapkan lahannya. Pemerintah bahkan siap memfasilitasi agar proyek perkebunan kelapa sawit ini bisa segera beroperasi.
“Kini Indonesia setelah sukses menjadi Presidensi G-20, dilanjutkan dengan Keketuaan di KTT Asean 2023,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto.
Aksi penyerangan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya seorang warga atas nama Amandus Logo yang diamankan Anggota TNI yang saat melintas di jalan kampung Waga -waga dari arah Kabupaten Mamberamo Tengah ke Polsek Wamena Kota lantaran menduga ia sebagai pelaku dalam aksi pelemparan kaca mobil hingga pecah.
Adapun agenda sidang gugatan praperadilan adalah pembacaan duplik dari termohon atau dari KPK, pembuktian dari pemohon dan termohon serta mendengarkan keterangan saksi ahli, yang diajukan pemohon.
Tahapan KPU mulai mendekati waktu yang ditunggu – tunggu. Jika sesuai jadwal, maka 2 hari lagi seluruh bakal calon anggota legislative sudah bisa mendaftarkan diri. Hanya prosesnya tidak lagi menggirimkan dokumen fisik ke KPU namun melalui Silon atau system informasi pendaftaran calon.