Diketahui kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Dermaga Teba di Mamberamo Raya tahun anggaran 2021 senilai Rp 3,122 M dan potensi kerugian negara sekitar Rp 1,9 M.
Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Lukas Alexander Sinuraya,S.H., M.H menyampaikan, pihaknya berhasil mengembalikan uang sebesar Rp 2,2 M lebih ke kas negara. Dimana uang tersebut bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara pada 13 Juni 2023 lalu," ucap Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono usai upacara puncak Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Sabtu (22/7) kemarin.
Plh Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun menyatakan, melalui pertemuan Rapim Nasional dapat meningkatkan dan mempererat persaudaraan kehidupan persatuan dan kesatuan, suku serta beragama diantara kita.
“Data tingkat kemiskinan ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki kinerja secara bersama-sama, mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Plh. Sekda Papua, Derek Hegemur kepada wartawan, Jumat (21/7).
Sekjen Forkom LKN, H Junaedi Rahim menyatakan Rapim tersebut bertujuan untuk menyatukan persepsi tentang petunjuk operasional dan membuat rekomendasi sebagai sumbangsih pemikiran Forkom LKN untuk menawarkan solusi konflik di Papua. Selain itu sehubungan saat ini memasuki tahun Politik, maka Forkom LKN akan membuat dukungan kepada KPU maupun Bawaslu serta penyelenggara pemilu lain.
Hal utama yang ia singgung adalah menyangkut kondisi Gunung Cycloop dan juga Kawasan Hutan Bakau di Teluk Yoitefa yang menurutnya mengkhawatirkan. Padahal kata dia, semua ada aturan mainnya, tinggal diawasi dan dilakukan penegakan hukum. Selama itu tidak dilakukan maka bencana atau musibah akan tiba. Ia pun meminta masyarakat cerdas untuk memilih pada Pemilu 2024.
Melalui tim kuasa hukumnya, Ali Ridwan Patty, pihaknya mempertanyakan keputusan tersebut. "Yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan surat dari Kemendagri tentang penyampaian kembali berkas usulan pengesahan calon terpilih.
Rasa simpati dan peduli juga muncul dari satu tokoh Papua, Barnabas Suebu. Mantan Gubernur Papua ini memberikan dukungan moril agar pemerintah maupun penyidik bisa memberikan sanksi tegas terhadap pelaku perusak lingkungan.
"Kemarin yang di Nduga dari Batalyon 514 digantikan Batalyon 411 dan Batalyon lain. Itu hanya diganti bukan penambahan pasukan,” kata Pangdam XVII/Cenderawasih di Jayapura Kamis (20/7).
