"Saya berharap tidak ada lagi anak gunung dan anak pantai, kita adalah anak indonesia, kita harus yakin akan potensi diri kita walupun harus didera berbagai macam tantangan, tetapi tetap dengan tekad yang kuat untuk menghadapi tantangan itu", katanya saat memberikan sambutan, Senin (23/3) kemarin
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa membenarkan adanya upaya penegakan hukum terhadap komandan kompi tersebut. “Iya hasilnya ia (komandan kompi) berbohong. Yang terjadi tidak dilaporkan sedangkan yang disampaikan itu yang tidak dilakukan
"Kurangnya konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak rencana tambang emas, pihak berwenang Indonesia harus segera menghentikan rencana untuk menambang Blok Wabu di Papua karena berisiko meningkatkan konflik dan melanggar hak-hak Orang Asli Papua (OAP)," ungkap Direktur Amnesty International Usman Hamid dalam laporan baru yang dikeluarkannya.
Beberapa instansi juga disambangi seperti Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, para tokoh yang ada di Papua. Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyebut, kunjungan Komnas HAM RI ini dalam rangka koordinasi berkaitan dengan dialog damai yang akan dilakukan kedepannya.
Dua aktivis hak asasi manusia (HAM) itu dicecar pertanyaan yang lebih detail terkait materi penyidikan dugaan pencemaran nama baik Luhur Binsar Panjaitan itu. Khususnya yang berkaitan dengan hasil kajian 9 organisasi masyarakat sipil terkait relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya, Papua.
Anggota Dewan Gereja, Gembala Dr. Socratas S Yoman mengatakan mendasari ayat dari Injil Matius 5:8 dan Injil Lukas 8:16 pihaknya kembali mengalami bersama situasi nyata, suka dan duka yang dialami jemaat yang digembalakan di tanah Papua.
Menurut bupati Merauke 2 periode ini (1999-2010) bahwa jika ada yang menolak pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat itu merupakan hak dari masing-masing daerah dan hak ulayat di tanah Papua. Karena menurutnya, Papua sudah dibagi dalam 7 wilayah Adat dimana untuk Provinsi Papua ada 5 wilayah adat.
“Hanya melalui dialoglah kekerasan bisa diakhiri di tanah ini, namun membutuhkan kesepakatan antara kedua bela pihak yang bermasalah,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos, Senin (21/3).
Dua kandidat kuat yang diusung oleh sejumlah dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat di 29 kota dan kabupaten di Provinsi Papua merekomendasikan nama Ricky Ham Pagawak (RHP) dan Lukas Enembe (LE).
“Hal itu harus dicatat oleh pemerintah pusat dan para elit di Papua. Pemekaran yang didesak itu kesalahannya ada di para elit politik Orang Asli Papua. Kalau orang Jakarta itu pihak kedua . Menurut pandangan MRP, itu salah para elit politik, para Bupati,” kata Timotius Murib di Kota Jayapura, Kamis, (17/3).
