Dalam kasus ini, KPK tidak hanya menetapkan Eltinus sebagai tersangka. Pejabat pembuat komitmen (PPK) Marthen Sawy dan Direktur PT Waringin Megah Teguh Anggara juga menjadi tersangka di kasus yang sama. ”Tersangka lainnya segera kami agendakan pemanggilan dan kami berharap para tersangka kooperatif,” tutur mantan kapolda Sumatera Selatan itu.
Kembalinya aktivitas belajar mengajar ini setelah Pemkab Puncak bersama masyarakat, para orang tua, tokoh agama, tokoh adat, TNI/Polri, para siswa serta para guru sepakat untuk kembali membuka aktivitas belajar-mengajar.
Kepala UPTB Pusat Data dan Analisa pembangunan Provinsi Papua Andry SIP. M.SI menyampaikan dengan memperkuat kelembagaan maka data data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah di bumi cenderawasih semakin lebih baik dan berkualitas.
Kepala Penerangan Korem 174/Anim Ti Waninggap Mayor Inf. Laharuni, yang dihubungi Cenderawasih Pos via ponselnya mengungkapkan TNI masih terus melanjutkan pemeriksaan kasus penganiyaan yang menyebabkan satu warga sipil tewas dan lainnya luka-luka.
"Untuk jumlah data penerima BSU kita belum dapat angka yang pasti karena semuanya langsung dari Kepala Pusat BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker,"katanya, Rabu (7/9)kemarin.
Sebagai Juru Bicara JDP, Yan Ch. Warinussy meminta perhatian negara melalui Presiden Joko Widodo bagi penyelesaian hukum terhadap dua kasus tersebut. Sebab dalam kedua kasus ini diduga keras telah melibatkan 6 hingga 10 orang anggota TNI aktif.
Kapolres mengatakan, koordinasi dengan komandan satuan yang ada di Timika sudah dilakukan baik Batalyon Brimob maupun TNI untuk bersama-sama mengantisipasi kejadian penangkapan Bupati oleh KPK.
Setelah sebelumnya Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak memilih kabur hingga PNG dari dugaan gratifikasi dan telah ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang ditangkap di Jayapura pada Rabu (7/9).
Kepala BPBD Provinsi Papua, Weliam R Manderi menyampaikan, sekitar 65 persen ancaman bencana hidrometeorologi di Papua. Ini menandakan Papua rawan dilanda bencana banjir dan tanah longsor, karena itu perlu sistem peringatan dini bencana yang baik.
Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Protasius Lobya mengatakan, UKS/M sudah ada di sekolah-sekolah namun fungsi dan kegunaannya belum diterapkan dengan baik lagi.
