Ketua Majelis Rakyat Papua, (MRP) Thimotius Murib sampaikan sejumlah Alasan Masyrakat Asli Papua Penolakan Daerah Otonomi Papua dan Otonomi Khusus pada Rapat Dengar Pendapat Bersama Komite I DPR RI di Kantor DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).
"Jelas kita siap terima, kita sepakat untuk semua untuk satu, itu Provinsi Kepulauan Papua Utara,"ungkapnya melalui release yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (10/6).
Sebelum menemui Pj Gubernur Papua Barat, para tokoh adat Papua dan Nusantara yang tergabung dalam aliansi tersebut sempat menggelar orasi di di Lapangan Borarsi, Manokwari.
Pasca aksi demo yang dilakukan di Jayawijaya pada 3 Juni lalu yang berisi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB), sejumlah anggota DPRD dari 3 kabupaten yakni Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor DPR Papua di Jl Samratulangi Jayapura. Mereka meneruskan aspirasi dari para pendemo ke Waket I DPRP, Dr Yunus Wonda.
"Mari sampaikanlah aspirasi itu tidak perlu turun ke jalan. Sampaikanlah melalui forum-forum diskusi seperti yang sudah banyak dilakukan, sehingga kota ini bisa tetap tertib dan aman. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (03/06).
-Menanggapi aksi demo penolakan otsus dan DOB (Daerah Otonomi Baru), Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan perlu memandang dari kacamata yang positif dan tidak melulu negatif.
“Pelantikan ini adalah simbol perlawanan terhadap Negara Indonesia, juga menolak Otsus, Pemekaran dan Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Demianus kepada Cenderawasih Pos, Selasa (31/5) lalu.
Kata Yulius, ada Polres yang siap mengantar, tapi ada Polres yang membubarkan sehingga yang perlu diingat kata Miagoni adalah aspirasi dibawa ke kantor DPRP dan bukan ke Polda sehingga tidak perlu ditahan.
Meskipun aksi demo di Wamena ini berjalan tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan, namun tak sedikit pelaku usaha yang memilih menutup trempat usahanya selama demo berlangsung.
