Meskipun dalam perjalanannya penuh dengan perjuangan, bahkan terjadi perbedaan persepsi di antara masyarakat Papua itu sendiri. Tapi itu merupakan sebuah proses menuju Papua lebih baik lagi ke depan. Bahkan ibaratnya Papua hari ini seperti raksasa yang sedang tidur.
"Kehadiran kami di Papua selama 4 hari adalah menindaklanjuti kunjungan kita dari bapak Dirjen kami untuk lokasi penjualan masyarakat Papua seperti pasar mama - mama Papua dan Taman Budaya Expo waena," katanya.
"Dalam rapat hari ini ada dua agenda yang disampaikan, oleh kami pimpinan kepada anggota pokja diantaranya terkait dengan advokasi yang dilakukan majelis rakyat Papua selama di Jakarta,"kata Timotius Murib kepada awak media, di Kantor MRP, Jumat (20/5).
Dikatakan, pembentukan DOB Papua dinilai akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga bisa menjadi solusi percepatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
‘’Kita harus banyak belajar ke sana. Apakah hancur atau tidak. Nyatanya mereka maju. Banyak kemajuan setelah pemekaran. Bahkan, setelah pemekaran itu, tentu Papua Barat tidak mau lagi kalau mereka digabung kembali satu provinsi dengan Papua,’’kata Uskup Petrus Canisius Mandagi, kepada wartawan, Sabtu (21/5).
Melalui rilisnya yang diterima Cenderawasih Pos, Sabtu (21/5), Koalisi menilai pertemuan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada 20 Mei 2022 justru menyiratkan partisipasi yang jauh dari bermakna, bahkan cenderung manipulatif.
Legislator asal Papua ini menyebutkan, Surpres tersebut diberikan ke DPR pasca disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (12/4) lalu. Adanya Surpres tersebut, Presiden RI menugaskan kementerian/lembaga terkait sebagai perwakilan pemerintah untuk membahas bersama dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang ditugaskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
‘’Tentu kami dari dewan sangat sependapat dengan pemikiran yang disampaikan oleh Bapak John Gluba Gebze, memang kita perlu berembuk dan diskusikan hal tersebut dengan keterwakilan masing-masing daerah, baik tokoh masyarakatnya, adat, agama, pemerintah dan dewannya. Perlu kita rembuk bersama seperti apa bentuk logo atau lambang daerahnya,"bebernya ketika dihubungi media ini lewat telepon selulernya, Jumat (20/5), kemarin.
Usai serah terima jabatan dari eks Gubernur Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat, Paulus mengatakan dirinya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat wajib menyuarakan kebijakan pusat untuk percepatan pembangunan di daerah tersebut.
“Saudara-saudara kita telah mendapatkan kesempatan sebagai pejabat Gubernur, Bupati, DPRD, Sekda dan yang lainnya di Pemerintahan Indonesia yang tempat sudah mereka tempati sehingga orang pegunungan tengah telah memiliki kekuasaan di Provinsi Papua ini adalah wujud kasih dari Tuhan. Kami orangtua mendorong anak-anak kami untuk sekolah dari TK hingga Perguruan Tinggi dengan tujuan memiliki pengetahuan dan menjadi orang sukses,”Ungkapnya, Sabtu (21/5)
