“Jika melihat dari sisi aturan maka harus eselon 1 tapi jika didata kembali berapa sih orang Papua yang punya jabatan eselon satu? Yang kami tahu hanya Dr. Felix Wanggai karena selebihnya adalah eselon II,” katanya saat ditemui di DPRP, Selasa (2/8) siang kemarin.
“Kita juga harus memperhatikan semua yang terjadi, bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka memperbaiki tata kelola,” kata Musa’ad kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/8).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya, Senius Hilapok menyatakan, Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk di wilayah Lapago tentu memiliki masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya dari kabupaten pemekaran lainnya, tetapi juga dari wilayah lain di luar Papua dan selama ini sudah hidup dengan damai serta tidak ikut campur dengan politik
Anggota DPR RI Dapil Papua, Komarudin Watubun, SH., MH., (sweter hitam) bersama Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, SH, MH., meninjau Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Jumat (29/7) lalu. (FOTO:Sulo/Cepos)
Apabila sampai akhir September syarat minimum realisasi belum terpenuhi maka dana Otsus tahap 3 akan disalurkan di akhir November dan akan berpotensi menjadi Silpa dana Otsus. Oleh karena, itu Diminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Otsus agar segera memacu kegiatannya dan segera melakukan penagihan apabila kegiatannya sudah selesai
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani A.S menyampaikan, sesuai data pada aplikasi SIMTRADA dan OMSPAN, telah ada pencairan di bulan Juli 2022 dari 16 Pemda sebesar Rp 696,07 miliar.
Koordinator Bersama PRP Lapago, Namene Elopere mengatakan, pejabat negera di Jakarta telah memaksakan masyarakat Papua khususnya di Wilayah Lapago, maka beberapa bulan ke depan masyarakat bersama PRP akan memaksakan rakyat Indonesia yang ada di Lapago untuk pulang ke kampung mereka masing-masing.
Ia mengatakan, beberapa kali dalam pengalaman pihak kepolisian kadang datang ke kantor DPR Papua untuk berkoordinasi untuk memastikan apakah DPR bersedia menerima aspirasi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya, apakah itu di kantor ataukah di luar kantor.
Pasalnya jika diawal, juru bicara PRP, Jefry Wenda menyampaikan akan mengerahkan massa sekitar 2.000 orang namun nyatanya yang turun ke lapangan hanya sekira 60 orang. Ini tak lepas dari diamankannya Jefry Wenda Jumat (29/7) dini hari sekira pukul 15.00 WIT di Pasar Mama – mama Papua.
“Mereka mewakili siapa. Kalau mewakili orang asli Papua, saya kira yang saya datangi dan saya lihat sendiri, semua orang antusias menyiapkan lahan. Yang menolak siapa? Jadi yang demo hari ini adalah orang yang gagal fokus,” tegasnya.
