‘’Untuk undangan yang akan melakukan penjemputan pj gubernur Papua Selatan, akan kita lakukan secara terbuka melalui medis sosial. Karena tidak mungkin kita bisa jangkau satu persatu,’’kata Tokoh Selatan Papua Drs. Johanes Gluba Gebze di Merauke, Kamis (10/11) kemarin.
Peresmian dimulai dengan pembacaan sejarah terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dalam sejarahnya disebutkan bila pembentukan tiga provinsi baru ini berdasarkan permintaan dari masyarakat demi kesejahteraan Papua.
Ketiga Pj Gubernur yang dilantik adalah Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan. Dalam keputusan presiden (Keppres) yang dibacakan, mereka menjadi penjabat sebagai gubernur selama satu tahun.
Salah satu nama tersebut adalah Rektor Uncen Dr. Ir. Apollo Safanpo, ST, MT, yang akan diangkat menjadi penjabat Gubernur Papua Selatan. Politisi Partai PDI-Perjuangan asal Selatan Papua ini menilai bahwa sangat tepat jika Rektor Uncen Apollo Safanpo diangkat sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan.
Dari tiga nama tersebut, Ribka Haluk sendiri merupakan mantan Kepala Dinas Sosial di Provinsi Papua, Apolo Safanpo merupakan Rektor Universitas Cenderawasih sementara Velix Wanggai saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan wawasan Kebangsaan (Setwapres).
Adapun masing masing wilayah DOB nantinya mendapatkan alokasi 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris BPSDM Kemendagri Mohammad Rizal, SE, MSi mengatakan, data BPSDM Kemendagri terdapat 3.000-an ASN, masing masing DOB mendapat alokasi 1.053 ASN, termasuk Sekda, Kepala OPD, Eselon III, IV dan ASN.
Hal ini dikatakan, ketua Senat Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A, menurutnya dengan adanya provinsi baru maka akan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk mengisi pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi PDIP ini menegaskan bahwa keberpihakan dan pemberdayaan OAP adalah roh dan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. “Harus ada langkah-langkah terobosan memberikan kesempatan dan ruang kepada orang asli Papua.
  Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si yang telah mengikuti pertemuan dengan Wamendagri di Bali baru-baru ini ditemui media ini, Jumat (4/11) mengungkapkan bahwa informasi yang pihaknya terima saat melakukan pertemuan dengan Mendagri di Bali bahwa pelantikan penjabat gubernur 3 DOB tersebut akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022.
Gagasan keberpihakan terhadap orang asli Papua melalui pendekatan kebudayaan bukan berarti mengesampingkan kepentingan dan hak dari masyarakat nusantara di Papua. Namun, bicara keberpihakan ini lebih kepada bagaimana orang asli Papua itu bisa diberdayakan.
