Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (DPMK dan OAP) Yopi Murib mengatakan bahwa tahun depan pihaknya telah mengangarkan dana Otsus untuk 9 Kabupaten dan sudah tidak lagi 29 Kabupaten Kota.
Dalam kesempatan itu dengan dipimpin oleh Kepala Dinas setiap peserta yang hadir dari Kabupaten Keerom maupun Boven Digoel diberikan pelatihan dan peserta sangat antusias.
Anggota Pansus Otsus Laode Muhitu S.H, secara tegas mengusulkan kepada Bappeda Kota Jayapura agar penggunaan dana Otsus jillid II, difokuskan pada peningkatan mutu pendidkan bagi anak anak Port Numbay.
‘’Kami dari Forum Intelektual Papua Selatan meminta agar pengisian Sekda Provinsi Papua Selatan nanti adalah orang asli Papua dari Selatan Papua, apakah itu anak-anak dari wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi atau Kabupaten Asmat tidak masalah. Yang penting bukan orang dari luar Selatan Papua,’’ kata Damianus Katayu kepada wartawan di Merauke, Jumat (7/10).
RDPU dipimpin langsung oleh, Mukri M. Hamadi selaku Ketua Pansus Otsus 2022, dan Fajar Risky Wanggai, SH, selaku Wakil ketua Pansus Otsus 2022, serta dihadiri seluruh anggota Pansus Otsus 2022.
Menurut Tito Karnavian, setelah DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan disahkan maka yang harus dikerjakan adalah merealisasikannya. Sebab undang-undang, sudah memberikan perintah secara jelas.
Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Frans Pekey, juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura agar tahun ini dalam penyusunan APBD Induk TA 2023 bisa dimasukkan berapa dana yang dibutuhkan. Supaya sudah ada persiapan yang matang dan pada saat pembahasan APBD Induk TA 2023 bisa dilakukan dengan maksimal.
Hal ini dikatakannya karena menurutnya tujuan dari PRP bukan untuk memulangkan masyarakat dari Papua tetapi mengajak mereka untuk sadar akan situasi Papua. Sehingga bersama-sama melawan sistem pemerintahan Indonesia yang menindas orang Papua dan juga masyarakat non Papua di Papua.
“Jika melihat dari sisi aturan maka harus eselon 1 tapi jika didata kembali berapa sih orang Papua yang punya jabatan eselon satu? Yang kami tahu hanya Dr. Felix Wanggai karena selebihnya adalah eselon II,” katanya saat ditemui di DPRP, Selasa (2/8) siang kemarin.
