Banyak apresiasi dan harapan terkait rencana Wapres berkantor di Jayapura ini. Diharapkan tidak hanya sebatas formalitas dan seremonial saja, tapi kunjungan atau berkantornya Wapres Maruf Amin ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan solusi atau berbagai masalah yang masih dihadapi oleh masyarakat di Papua ini. Termasuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat di Papua.
“Memang dalam penyerapan Dana Otsus baru disalurkan pada awal bulan Juni dan syarat salurkan per 30 Juli disampaikan ke pusat dan pusat baru transfer di bulan Juli, sehingga sampai sekarang dana tahap pertama masih dikerjakan, sedangkan dana tahap II belum disalurkan karena penyerapan masih rendah,’’ucapnya, Selasa (15/8)kemarin.
"Untuk tahun 2024, Pemkot Jayapura sudah menghitungnya dari jumlah mahasiswa 650-an, kami membutuhkan dana sekitar Rp 145 miliar, dan dana sebesar itu kami tidak mampu," tegas Pekey, Sabtu (12/8).
“Diklat-diklat seperti ini bisa dilakukan secara terintegrasi pesertanya dari banyak provinsi. sembari kita menyiapkan provinsi-provinsi baru punya BPSDM atau memiliki lembaga pelatihan yang bisa menyelenggarakannya sendiri,” ucap Adi kepada wartawan.
“Untuk pembayaran tunggakan tersebut, Pemprov Papua sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Otsus,” ucap Ridwan kepada wartawan, Rabu (2/8).
“Dampak dari pemekaran sebagian besar sektor yang mendukung peningkatan investasi juga berkurang seperti sektor perikanan dan kehutanan dan pertambangan (yang sebagian besar berada di wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah),” terang Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/8).
Jangan justru hanya sekedar program tanpa ada yang menjadi pembeda dengan yang sudah – sudah. Pasalnya Jhon melihat banyak program yang dipaparkan OPD tidak jauh beda dengan program tahun sebelumnya dan yang membedakan hanyalah angka.
“Untuk lahan itu sudah selesai, warga Wouma telah melepaskan 93 hektar tanahnya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kalau yang demo kemarin itu bukan masyarakat Wouma,” tegasnya saat ditemui di Kantor Kejari Jayawijaya, Rabu (12/7) kemarin.
Hal tersebut disampaikan Plh Gubernur Papua M Ridwan dalam sambutan yang dibacakan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua, Any Rumbiak saat rapat koordinasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam rangka implementasu PP nomor 5 tahun 2023, Senin (26/6).
