Sebelumnya, puluhan orang yang terdiri dari para Ondoafi Tanah Tabi dan Saireri menolak secara tegas hasil seleksi anggota MRP Provinsi Papua periode 2023-2028. Penolakan tersebut karena tidak sesuai dengan Perdasi No. 5 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan anggota MRP berdasarkan wilayah adat masing-masing suku keadaerahan.
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, masing masing perwakilan menyampaikan unek unek mereka dihadapan Plh Gubernur dan Plh Sekda Derek Hegemur termasuk Ketua Pansel.
Komponen masyarakat adat Saireri dengan tegas menolak usulan Plh Gubernur Papua terkait rekrutmen bakal calon anggota MRP. Karena tidak sesuai sengan Perdasi No 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang keanggotaan dan persyarakat, bagian satu keanggotaan.
Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.
  Melalui tim kuasa hukumnya, Ali Ridwan Patty, pihaknya mempertanyakan keputusan tersebut. "Yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan surat dari Kemendagri tentang penyampaian kembali berkas usulan pengesahan calon terpilih.Â
Doliana Yakadewa selaku Aktivis Jaker Tiki HAM Perempuan Papua mengatakan, mestinya pemilihan anggota MRP dari unsur agama itu, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan daerah, seperti sinode yang berkedudukanya di Tanah Papua, berusia minimal 50 tahun dalam pelayanannya.
Forum Peduli DMP juga menyikapi aksi demo di Kantor Gubernur Papua dan Kantor Sinode Advent Papua pada Jumat tanggal, 14 Juli 2023 oleh sekelompok orang dari gereja Advent Jemaat Ruselben yang mengatasnamakan umat gereja Advent di Tanah Papua.
Pasalnya banyak yang dianggap tidak sesuai dengan perwakilan daerah pemilihan. Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy juga meminta penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023 - 2028 untuk Pokja Agama ditinjau ulang.
Untuk itu pelantikan anggota baru MRP Provinsi Papua periode 2023-2029 menurut Evert Merauje baru akan dilakukan setelah masa bakti semua pembayaran hak-hak anggota MRP 2018-2023 rampung.
Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya (FKMJ) meminta kepada Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota MRP Papua Pegunungan untuk melihat 5 calon perwakilan unsur agama Muslim yang memiliki rekomendasi dari MUI Provinsi Papua.
