MERAUKE

Penertiban kendaraan dinas  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui penarikan dari para mantan pejabat  maupun pensiun ASN, masih terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke kerja sama dengan KPKNL.

Gedung Kantor DPRD Merauke yang berada di Jalan Brawijaya, mulai dibongkar untuk memulai pembangunan gedung yang  baru, yang lebih representatif. Pembongkaran gedung tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPRD Merauke

Sebanyak 196 calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD)  dari 22 distrik di Kabupaten Merauke mengikuti tahapan selanjutnya berupa wawancara yang berlangsung selama 2 hari sejak Kamis (15/12). 

Setelah menujuk 10 pejabat eselon II pada 1 Desember 2022, Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kembali menunjuk 9 pejabat eselon II di lingkup  Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai pelaksana tugas (Plt).

Namun para korban yang terluka tersebut sebagian sudah kembali ke rumahnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit. ‘’Sudah ada yang pulang. Kalau dari Dinas Kesehatan, kepala dinasnya bilang sehat-sehat saja. Tidak ada yang sampai kritis,’’ katanya.

  Ratusan ekor sapi dan puluhan kambing didatangkan dari berbagai wilayah di Kabupaten Merauke, guna mendapatkan sapi dan kambing yang bagus dan sehat, kualifikasi dasar sebagai penentuan sapi dan kambing dikatakan layak antara lain tinggi badan, umur dan berat badan hewan ternak.

’Kalau korbannya  8 orang. Tapi, yang datang melaporkan ke polisi hanya 2 orang,’’ kata Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK melalui Kasie Humas AKP Ahmad Nurung, SH ditemui, Kamis 915/12).

Kepala Timsus Bripka Leonard Hermawan menjelaskan, setelah mendapatkan laporan polisi dari SPKT dengan korban Rahman yang kendaraanya telah dicuri, pihaknya langsung melakukan penyelidikan.

Penyerahan DIPA petikan dan TKD 2023 dimulai dengan penyerahan ke PPS diterima Pj Sekda PPS, Drs. Maddaremmeng, M.Si, kemudian ke Pj. Bupati Mappi, Michael Gomar, S.STP, M.Si , Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si, mewakili bupati Mappi dan mewakili bupati Boven Digoel.   

   ‘’Kita kan sudah berada di Provinsi Papua Selatan. Sehingga kita menunggu SK Gubernur Papua Selatan sampai 31  Desember 2022,’’ tandas mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kabupaten Merauke ini.