MERAUKE – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan (PPS), Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, didampingi Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani AS menyerahkan DIPA petikan dan transfer ke Daerah untuk Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten, serta 88 Satuan Kerja (Satker) Kementrian dan Lembaga yang ada di wilayah Provinsi Papua, di Kantor Gubernur Papua Selatan, Selasa (13/12). Besarnya DIPA petikan dan TKD yang diserahkan Rp 9,59 triliun.
Penyerahan DIPA petikan dan TKD 2023 dimulai dengan penyerahan ke PPS diterima Pj Sekda PPS, Drs. Maddaremmeng, M.Si, kemudian ke Pj. Bupati Mappi, Michael Gomar, S.STP, M.Si , Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli, SE, M.Si, mewakili bupati Mappi dan mewakili bupati Boven Digoel.
Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menjelaskan, dalam APBN tahun 2023 ini, alokasi belanja negara untuk Provinsi Papua Selatan ditetapkan sebesar Rp 9,59 triliun dengan rincian alokasi belanja Kementrian Negara/lembaga untuk 88 satuan kerja sebesar Rp 1,74 triliun dan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 7,85 triliun untuk 5 daerah yakni Provinsi Papua Selatan Rp 1,53 triliun. Kabupaten Merauke Rp 2,05 triliun, Kabupaten Mappi Rp 1,21 triliun dan Kabupaten Asmat Rp 1,44 triliun, terakhir Kabupaten Boven Digoel, Rp 1,62 triliun.
Dikatakan, penyerahan DIPA petikan dan TKD ke daerah ini merupakan awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Provinsi Papua Selatan dapat lebih baik lagi dari tahun 2022.
‘’APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung,’’katanya.
Dikatakan, alokasi belanja kementrian negara dan lembaga untuk Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 1,74 triliun tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Juga penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial, menurunkan kemiskinan ekstrim dan mengurangi kesenjaga, mendukung reformasi birokrasi dan penyerderhanaan regulasi serta mendukung persiapan Pemilu 2024.
Sementara alokasi TKD untuk Provinsi Papua Selatan Rp 7,59 triliun menunjukkan komitmen desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana visi pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita, yaitu sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
‘’Alokasi TKD ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian daerah,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
