Kapolsek Abepura, AKP. Soeparmanto menerangkan bahwa sebelumnya pada 11 Januari 2023 lalu, korban datang ke Polsek Abepura untuk membuat laporan kehilangan. Dimana dari keterangan korban. Barang berupa handphone milinya ini hilang diambil orang.
Oleh sebab itu mereka minta kepada pemerintah untuk menindak tegas, dengan menertibkan para pedagang tersebut untuk berjualan di dalam lokasi pasar. "Di dalam pasar masih banyak tempat yang kosong, kenapa mereka ini jual di pintu masuk, bikin macet saja," ujar Roin (31) kepada Cenderawasih Pos, di Pasar Youtefa, Minggu (16/7).
"Yang paling penting kita semua bertanggung jawab untuk tetap menjaga kota kita, sebagai kota yang aman dan nyaman. Agar kita bisa melakukan aktivitas apa saja, baik usaha, pendidikan, ekonomi dan lain sebagaianya,” kata Frans Pekey, Sabtu (15/7).
"Saya minta kepada semua satuan pendidikan dari semua jenjang pendidikan di Kota Jayapura, masuk pada masa MPLS ini bukan masa untuk melakukan tindakan perploncoan. Tetapi itu digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan informasi-informasi pengetahuan tentang lingkungan sekolah," kata Frans Pekey, Sabtu (15/7).
Eyeball QSO yang digelar oleh ORARI Daerah Papua bersama tiga ORARI Lokal lainnya diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi, kebersamaan dan keakraban sesama anggota ORARI.
“Kita adakan lomba diantaranya lomba masak nasi goreng bagi kaum bapak, lomba voli pantai antar bidang dan lomba lainnya,” terang Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, kepada wartawan.
Khususnya dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman, serta perilaku higiene (WASH) di daerah perkotaan yang rentan dan memperkuat layanan WASH dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang berketahanan iklim.
Sweeping kendaraan ini dilakukan di Hamadi Kota Jayapura. AKP Jaluddin, menyampaikan Operasi Patuh Cartenz 2023 masih mengedepankan tindakan persuasif dan juga humanis dengan hanya memberikan peringatan dan juga himbauan agar pengguna jalan menggunakan helm dan juga sabuk pengaman serta melengkapi surat-surat berkendara.
Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup beserta jajarannya menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang melakukan kegiatan pembangunan di atas lahan mangrove itu merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum. Terutama terkait dengan tata kelola kawasan Taman wisata alam.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM) Theo Hesegem menilai, kunjungan ke-17 Jokowi ke Papua masih sebatas seremonial belaka, tanpa menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi.
