Diakuinya dalam proses pembangunan perkantoran kala itu, ada masyarakat adat dari suku Hamadi Machbi, lakukan komunikasi dengan pemerintah Kota Jayapura terkait tanah tersebut hingga berujung pada aksi pemalangan. Bahkan kata dia, aksi pemalangan ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak pemerintahan Walikota Kambu dan Walikota Benhur Tomi Mano hingga terbaru Senin (2/10).
Pj Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan penggunaan batik bagi pegawai di lingkup Pemkot Jayapura itu dalam rangka memperingati hari batik nasional. Ini selaras dengan keputusan Unesco yang menetapkan batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya non benda.
Aksi palang memalang fasilitas milik pemerintah yang dilakukan oleh oknum masyarakat adat, di kota Jayapura belakangan ini memang semakin marak. Jika sebelumnya menyasar Kantor Gubernur Papua, lembaga pendidikan fasilitas kesehatan hingga kantor BPBD Provinsi Papua, saat ini menyasar Kantor Walikota Jayapura.
Karena itu, mulai dari sekarang pihak Polsek Heram, akan semakin masif melakukan patroli serta memberantas peredaran miras di wilayah tersebut. Sebab menurutnya peredaran miras di Heram, paling tinggi dari wilayah lain di Kota Jayapura, dan parahnya lagi justru mendominasi miras oplosan.
Kasus tindak pidana pencurian di Kota Jayapura memang cukup menonjol, terutama kasus pencurian kendaraan bermotor dan lainnya. Namun yang lebih memprihatinkan adalah adalah dari sekian banyak kasus kejahatan ini, ternyata juga ada yang melibatkan anak-anak di bawah umur.
Dia mengatakan rapat koordinasi inflasi digelar setiap minggu oleh Pemerintah Kota Jayapura dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Rapat ini untuk mengecek perkembangan harga dan ketersediaan pangan di setiap daerah. Selain itu, untuk memberikan arahan pemantauan.
“Rumah Sakit Jayapura telah berinovasi, per 1 Juni 2023. Kami membentuk tim yang namanya Tim Penanganan Pengaduan dan Keluhan Pasien (TP2KP) di RSUD Jayapura, dan ini sudah jalan,” kata Aloysius kepada wartawan.
Terhitung hingga September 2023 ini, sejumlah daerah di Provinsi Papua, ternyata belum semuanya menetapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dari 9 kabupaten/kota di Papua, baru empat daerah yang sudah menetapkan peraturan KTR. Sementara 5 kabupaten lainnya belum.
Untuk mendukung capaian dari target yang diberikan tersebut, pihaknya sejauh ini mengandalkan beberapa sektor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. Namun yang paling besar itu ada di Pasar Youtefa dan Pasar Hamadi.
"Kami tetap tegas untuk menerapkan aturan terutama para pelanggar atau sopir angkutan kota yang sampai saat ini masih enggan untuk masuk ke dalam Terminal Tipe A," kata Justin Sitorus, Rabu (27/9).
