Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengajak seluruh komponen masyarakat Papua Selatan untuk bergandengan tangan, bersatu dan mensyukuri semua berkat Tuhan atas negeri Papua Selatan.
Sepanjang perjalanan dari Kabupaten Jayapura, pasangan ABR-Harus (sapaan akrab Abisasi Rollo dan Rustan Saru) disambut meriah oleh masyarakat, termasuk anak-anak sekolah. Setibanya di Kantor Wali Kota Jayapura, mereka langsung menggelar acara ramah tamah dengan para relawan di halaman kantor tersebut.
Ramses menyebut BBM adalah salah satu komoditas yang harus disiapkan, sebab jika BBM tidak ada, bisa mempengaruhi distribusi logistik ke daerah. Terkhusus saat Ramadan dan jelang Idulfitri.
Dalam penjemputan keduanya menggunakan pickup menuju ke sekretariat kantor Golkar sementara masyarakat mengantar dengan jalan kali maupun menggunakan motor. PJ Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai menyatakan hari ini dilakukan penetapan sekaligus gubernur dan wakil gubernur terpilih. Setelah itu besoknya akan kembali mengikuti rapat paripurna penetapan gubernur dan wakil gubernur di DPRP Papua Pegunungan.
Sebenarnya, kata Sekda Yermias Paulus Ndiken, pihaknya sudah mempersiapkan penjemputan tersebut setelah dilantik tanggal 20 Februari 2025. Namun setelah pelantikan, seluruh kepala daerah yang telah dilantik itu mengikuti retreat di Magelang , Jawa Tengah.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, evaluasi itu perlu dilakukan untuk mengukjur kinerja mereka, mana yang benar-benar telah melaksanakaqn sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terlebih bisa bekerja sama dengan gubernur dan wakil gubernur dalam mengimplementasikan visi misi dari gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan janji-janji politik sata kampanye.
Sebab menurut Ramses, setiap bulan pihaknya harus membayar tagihan listrik. Yang mana itu masuk dalam anggaran yang mengikat. “Bahkan, saya di ruangan sudah jarang menyalakan lampu,” ujarnya.
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Ramses pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk melakukan audit terhadap BUMD non-profit itu. "Saya sudah perintahkan agar dilakukan audit dan meminta saran dari BPKP. Kalau memang tidak bisa berkembang, lebih baik tidak usah dipertahankan,” tegas Ramses.
Terkait itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut ini untuk penghematan anggaran yang benar-benar menyentuh kepada sasaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana pemenuhan swasembada pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sertifikat C hasil, suara Mari-Yo di distrik tersebut awalnya hanya 8.125 suara, namun dalam sertifikat D hasil kecamatan meningkat menjadi 17.262 suara. Ini menjadi ledakan perolehan suara yang tidak masuk akal. Kenaikan ini terutama terjadi di beberapa kelurahan, seperti Ardipura, Entrop, Argapura, dan Hamadi, dengan total tambahan suara mencapai 9.137 suara.
Dalam pernyataannya, Ramses menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan, terlebih jika pelakunya adalah seseorang yang memiliki intelektualitas dan kepercayaan masyarakat, seperti guru.
“Kita ini kan dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Yang pertama, proses perencanaannya harus matang dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik di internal pemprov maupun para pemangku kepentingan di luar pemprov, misalnya para ahli di bidang pertanian dan sebagainya,” ucap Ramses kepada wartawan.
Dalam rapat tersebut, Ramses meminta Pansel DPR Papua Pengangkatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan.
Gubernur menekankan bahwa Baperida merupakan pusat perencanaan strategis guna menciptakan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Bahkan menurut Ramses, Baperida adalah dapur strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah ke depannya.
Tercatat ada 11 nama calon anggota DPRP jalur pengangkatan terpilih serta 22 calon tetap yang berasal dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sekretaris Pansel, Hans Kaiwai mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Pj Gubernur Papua sejak Senin (13/1)
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengaku jika proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029.
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Pekerjaan rumah lainnya yakni setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua semakin kecil. Oleh sebab itu kata Ramses, tak bisa lagi berpangku tangan. “Kita bisa mengolah apa yang ada di Papua saat ini, yang salah satunya meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian, perikanan dan lainnya,” terangnya.
Ia sendiri ingin memastikan jika diakhir jabatannya ini semua program yang sudah dirancang bisa dijalankan berjalan sebagaimana mestinya. Ia mewanti untuk semua pimpinan OPD bisa bekerja maksimal untuk memastikan nilai kesejahteraan itu bisa menyentuh masyarakat.
Justru menurut Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Avelinus Lefaan, MS, kepergian pria kelahiran Mamit Tolikara, Papua Pegunungan itu membawa duka mendalam bagi rakyat Papua. Bagaimana tidak selama 10 tahun menjabat sebagai gubernur ada banyak hal yang Ia kerjakan untuk kemaslahatan masyarakat Papua.
Selain itu OPD lain juga masih ada di bawah yang diharapkan. Iapun berharap dari sisa waktu yang akan penyerapan anggaran masih bisa dilakukan. “Disisa waktu yang ada, semoga daya serap anggaran itu bisa terlaksana,” ucap gubernur saat safari Natal di beberapa kampung di Kota Jayapura.
Terkait dengan hal ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan khusus Pilkada. Baik provinsi maupun kabupaten/kota ada gugatan dan itu menjadi hak kontestan Pilkada untuk menyalurkan hak hukum dan demokrasinya.
“Mari sambut Natal dengan kegembiraan, namun dalam koridor yang tertib dan aman. Tidak perlu berlebihan, sesuai dengan kemampuan dan keadaan kondisi kita saat ini,” ucap gubernur di sela-sela Safari Natal, Senin (23/12) kemarin.
Menurut Ramses, terutama pada solar yang mana pihaknya melihat banyaknya antrean di sepanjang jalan raya. “Oleh sebab itu ketersediaan stok jelang akhir tahun seperti ini sangat penting menjadi perhatian bagi pihak Pertamina,” ujarnya.
Menurut Ramses, terutama pada solar yang mana pihaknya melihat banyaknya antrean di sepanjang jalan raya. “Oleh sebab itu ketersediaan stok jelang akhir tahun seperti ini sangat penting menjadi perhatian bagi pihak Pertamina,” ujarnya.
Menyikapi kondisi antrean saat ini, Ramses minta ada solusi nyata dari Pertamina, apakah Pertamina menambah jam operasional atau mencari alternatif lainnya. “Khusus untuk industri, solusinya mungkin dia (Pertamina-red) bisa menggunakan truk (tanki). Sehingga mobil untuk industri bisa mengisi BBM di situ,” kata Ramses.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyatakan proses Pilkada di wilayahnya berjalan dengan suasana yang aman dan kondusif. Ramsespun menyampaikan bahwa jika akhirnya ada gugatan maka itu juga bagian dari demokrasi.
Ia berharap dengan adanya kegiatan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi, sehingga kegiatan ini bisa menjadi event Nasional. Diketahui, lomba renang perairan terbuka ini diikuti oleh 189 peserta yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu pria umum, wanita umum, dan TNI/Polri dengan jarak 3.000 meter
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
Persoalan judi online nampaknya kesini - kesini masih membuat banyak kalangan ketar - ketir. Bagaimana tidak, pemain judi online ini tidak hanya masyarakat kecil dan menengah tetapi berbagai profesi ikut bermain. Ada ASN yang juga bermain bahkan tidak menutup kemungkinan oknum aparat juga ikut bermain.
Terkait dengan antrean BBM jenis solar ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. “Kita sudah koordinasi dan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak ingin ada antrean lagi,” tegas Ramses kepada wartawan usai melakukan pemantauan harga di beberapa lokasi di Kota Jayapura.
Ramses menyebut harga barang di Pasar Hamadi fluktuatif, tidak terjadi gejolak harga yang signifikan. “Harga ayam kisaran Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu, saya rasa masih terjangkau. Pemprov melalui Dinas Perdagangan rutin melakukan pemantauan, sehingga tidak terjadi kenaikan yang signifikan, jika naiknya Rp 1000 hingga Rp 2000 itu masih wajar,” ungkapnya.
“Kita dengan pelaku usaha khususnya yang ada di sini (Papua-red) akan duduk bersama, kira-kira seperti apa perumusannya. Tapi poinnya, apa yang menjadi kebijakan pusat saya rasa 6,5 persen dihadapkan dengan inflasi juga, sehingga tidak terlalu signifikan,” terangnya.
"Setelah berjalan 4 bulan di Papua, saya melihat laporan kerja kita ini banyak yang dikamuflase secara kertas laporannya baik dan benar, tapi outcome untuk masyarakat nihil," tegas Ramses buka -bukaan saat hadiri peluncuran program Genting di Bkkbn Papua
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong berharap tradisi menggunakan noken bisa dipertahankan sebagai budaya lokal khususnya Provinsi Papua. “Saya mengajak seluruh masyarakat Papua untuk peduli terhadap budaya sendiri, menghargai dan diaplikasikan dengan cara gunakan itu (noken-red),” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos, Rabu (4/12).
“Harus dikaji seperti apa sistemnya, jika misalkan anggaran dari pusat maupun daerah mampunya setiap hari atau dalam seminggu beberapa kali, maka itu perlu dibicarakan,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Senin (2/12).
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepada daerah Provinsi Papua
Ramses mengaku sejak September, dirinya sudah membuat surat edaran penekanan netralitas ASN di lingkungan Pemprov. Dalam surat edaran itu, Pj Gubernur Papua ini meminta semuan ASN netral, tidak boleh memihak salah satu pihak atau menguntungkan salah satu calon.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
Ia meyakini, Sahbirin Noor sampai saat ini masih berada di Indonesia. KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi tidak ditemukan perlintasan orang terkait Sahbirin Noor.
"Kita lihat monitoring hari ini perkembangan Pemilu di AS yang perhitungan sementaranya Trump unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang berlanjut," ungkap Perry dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11).
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
“Pariwisata kita hampir tidak produktif dan saya kurang tahu penyebabnya. Saya harap ke depannya harus ada inovasi, kreativitas dan butuh kerja keras dalam meningkatkan pariwisata di Papua,” kata Gubernur pada acara Edu dan Job Fair Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua, SMK Pusat Keunggulan
Terkait dengan dugaan keterlibatan ASN di Pilkada terutama kepala daerah, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara. Ia menyebut hingga sekarang, belum menerima laporannya. “Sampai saat ini, saya belum terima (laporan-red).
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Ketua Panitia Seleksi DPRK Jalur Pengangkatan Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah dimintai penjelasan oleh Penjabat Gubernur Papua, terkait dengan teknis aturan dan mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan itu.
Sedangkan di November, pemerintah menetapkan satu hari libur fakultatif yakni 21 November yang diperingati sebagai Hari Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Untuk Desember, terdapat beberapa libur. 1 Desember cuti bersama masa raya Advent memasuki Natal. 25 Desember, libur Natal hari pertama. 26 Desember, Natal hari kedua dan 27 Desember diperingati sebagai hari jadi Provinsi Papua.
Ramses ingin semua berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan riak - riak. Lalu bagi yang memang tidak lolos diminta legowo dan mencermati apa saja penyebabnya. Ini disampaikan Ramses usai melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi, Kesbangpol dan unsur terkait
Menurut Ramses, seperti pelayanan di rumah sakit jiwa di mana masih terlihat pelayanan belum optimal. "Masih jauh dari manusiawi mulai dari persoalan makanan lalu juga ada tadi permasalahan terkait honorer yang belum terakomodasi sehingga nanti kami akan cek dan selesaikan,” ujarnya.
“Jika waktu kehadiran pukul 7:30 WIT, harusnya ASN hadir tepat waktu. Namun fakta yang saya temukan di lapangan, masih banyak yang tidak hadir,” kata Ramses kepada wartawan usai melakukan sidak. Hal ini kata Ramses menjadi tanggung jawab perangkat daerah dan tanggung jawab gubernur untuk menertibkannya.
Ia mengharapkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus dan masyarakat yang pro dan Kontra untuk duduk sama -sama dulu menyelesaikan masalah ini dan juga melihat, karena sampai saat ini masih ada gejolak yang terjadi dari masyarakat.
"Kami sudah lakukan pendekatan sosial ke kedua kelompok baik masyarakat Nduga di Elekma dan masyarakat Lanni Jaya di sekitar pekuburan Sinakma dan Gunung Susu. Upaya pertemuan dilakukan terpisah guna meyakinkan kedua kelompok tidak saling serang,"katanya.
Peresmian PLBN Yetetkun bersama dengan 6 Pos lintas Batas Negara lainnya itu diulakukan secara Online Flatform Zoom Video Conference. Rudy Sufahriadi mengikuti peresmian secara daring di ruang rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan.
"Proses pekerjaan atau pengadaan kontraknya sudah jalan belum, kalau sudah progresnya seperti apa, nanti daya serap dilihat dari situ. Kalau daya serap sudah 50 persen, kenapa belum ditagih, nah kita lihat progresnya begitu," ujarnya.
Ramses pun mengaku telah meminta pihak Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sampai ke tingkat SPBU. Dengan begitu, masyarakat sebagai konsumen bisa terlayani dengan baik.
Saat Kunker di Distrik Kemtuk, Ny Kardina terlihat melihat kondisi balita yang saat itu sedang datang melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk menyerahkan bantuan hingga ikut cek darah. Ramses menyebut, pasca insiden tergelincirnya pesawat tak lantas membuat isterinya jadi takut.
Kunker Gubernur Limbong dan jajarannya ini untuk memastikan kesiapan Pemda setempat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, serta memantau langsung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya program strategis prioritas nasional dan daerah.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih "nunggak".
Pj Gubernur Papua, Ramses mengatakan pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan periode 2024-2029 telah memasuki periode ke tiga sejak tahun 2014. Sedangkan pengisian keanggotaan DPRK melalui mekanisme pengangkatan ini baru pertama kali dilakukan.
Gubernur juga ingatkan soal pengkotak-kotakan di lingkungan organisasi. “Suatu organisasi jika sudah terjadi pengkotak-kotakan di unit terkecil, saya yakin organisasi itu tidak akan jalan, akibatnya tidak membawa impact pada pelayanan kita ke masyarakat,” ucapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri A. Yudianto mengatakan rangkaian kunjungan ke Biak dan Supiori merupakan keinginan Pj Gubernur untuk memantau langsung penyelenggaràan pemerintahan, kesiapan serta netralitas ASN pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, dalam waktu dekat ini Pj Gubernur Ramses Limbong akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) Ke Kabupaten Jayapura, tepatnya di Distrik Kemtuk Gresi, guna penyerahan bantuan Pangan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kepada masyarakat Kabupaten Jayapura
Ramses pun menyebut bahwa ASN boleh memilih tapi tidak boleh terlibat aktif, sebab ASN netralitasnya itu penting. Begitu juga dengan para kepala kampung jangan dibawa ke sana kemari yang membuat rakyat bingung. “Biarkan rakyat memilih sesaui dengan hatinya tentang siapa yang mau dipilih,” ucap Ramses.
Namun Pj Ramses Limbong, bersama rombongan melalui sejumlah bantuan yang memang ditujukan kepada warga masyarakat di Mapia, terpaksa harus diserahkan langsung di Ibukota Kabupaten, tepatnya di Kediaman Bupati Supiori, Rabu (4/9), karena terkait dengan transportasi dalam jarak tempuh menuju Pulau Mapia terlalu jauh dan memakan waktu banyak.
“Perangkat daerahnya harus meningkatkan kreatifitas untuk meningkatkan PAD, dengan begitu kita tidak lagi bergantung pada pusat. Sebab jika PAD nya tinggi maka masyarakat juga sejahtera,” kata Ramses kepada wartawan disela-sela Kunkernya.
Sikap yang diambil Ramses yakni dengan menunjuk Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, menggantikan RA. RA sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perhubungan Provinsi Papua.
Menurut Ramses, pihaknya bakal terus melakukan pemantauan persiapan Pilkada serentak di Provinsi Papua agar berjalan dengan lancar, aman dan damai sehingga tidak terjadi kericuan.
Gubernur mengklaim daya serap saat ini kurang lebih 50 persen dan tidak ada masalah. Bahkan sekarang sedang diusulkan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Kepada wisudawan, Ramses mengingatkan bahwa prosesi wisuda merupakan langkah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan masa depan yang cerah. Wisudawan diharapkan sudah punya rencana untuk kedepannya seperti apa. Tidak harus menjadi pegawai negeri sipil, tapi dapat berkarya menjadi wirausaha, bekerja secara mandiri sesuai keahilan yang dimiliki.
Pasalnya mantan Kepala BPSDM Papua ini beberapa kali terlihat wira – wiri menerima rekomendasi partai bersama Kapolda Papua, Mathius D Fakhiri di Jakarta yang secara etika terlihat kurang elok.
‘’Saya pertama kali berada di Tanah Mmerauke ini dan upacaranya hikmad sama seperti di Jakarta dan ini luar biasa. Saya apresiasi persiapannya sehingga pelaksanaanya baik sekali,’’ katanya.
Adapun Samuel Siriwa menggantikan Triwarno Purnomo yang diberhentikan dari masa jabatannya usai dilantik menjadi bupati sejak 20 Desember 2022 lalu. Sedangkan Iman Djuniawal menggantikan Markus O. Mansnembra, yang mengundurkan diri lantaran akan maju di Pilkada. Markus sendiri menjadi penjabat bupati sejak 27 Mei 2022.
Sebelumnya Kapolda menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu instruksi dari pimpinannya, Kapolri. Kapolrilah yang nanti akan menentukan kapan dirinya mengajukan pengunduran diri
Jabatan terakhir di pemerintahan sebelum pensiun adalah Staf Ahli Bupati Merauke. Albertus Muyak sebelumnya dikabarkan akan maju sebagai Calon Bupati Mappi, karena yang bersangkutan adalah anak asli dari Kabupaten Mappi. Namun akhirnya memilih pinangan Romanus Mbaraka sebagai bakal calon gubernur Papua Selatan.
Dua nama mencuat kuat sebagai pengganti dua Pj Bupati itu, yakni Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua Samuel Siriwa sebagai Pj Bupati Jayapura. Sementara Iman Djuniawal,Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, akan dilantik sebagai Pj Bupati Sarmi.
Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebelumnya Ramses membeberkan beberapa hal yang menjadi atensi Menteri Dalam Negeri, diantaranya terkait netralitas ASN di Pilkada dan penanganan aset milik Pemerintah Papua.
Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah Papua segera memproses pengisian jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah setempat. Dimana pengisian pejabat definitif itu agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Menurutnya, masyarakat sehat apabila didukung fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga itu program strategis nasional dapat berjalan optimal. "Dengan begitu, program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi dapat berjalan optimal," ucapnya.
Pj Rudy Sufahriadi menjelaskan, pembangunan kantor gubenur Papua Selatan itu akan mulai dilakukan setelah kembali dari Ibu Kota Negara (IKN) mengikuti upacara peringatan hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini karena seluruh gubernur di Indonesia diundang untuk mengikuti peringatan pertama HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN tersebut.
Pengarahan perdana dari Pj Gubernur Ramses, usai dirinya dilantik Pj Gubernur Papua difokuskan untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Sehingga semua pelayanan pemerintahan berjalan dan lebih baik lagi.
Kedatangannya disambut dengan tarian dan pengalungan asesoris, noken dan mahkota Papua oleh Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, didampingi Pj. Sekda Papua Selatan Drs. Maddaremmeng serta Forkopimda setempat.
“Untuk Pj. Sekda sejak pelantikan kemarin otomatis Jabatan Pj.Sekda tidak ada lagi dan kembali pak Ridwan Rumasukun sebagai Sekda definitif dan Derek Hegemur kembali ke jabatan As3 Setda,” terangnya.
Jeri pun menyebut bahwa roda pemerintahan saat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagai aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja sebagaimana mestinya.
“Pada prinsipnya ASN bagian dari tugas roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan tetap berjalan,” ucapnya.
Ramses diingatkan beberapa hal, yang pertama bagaimana menyiapkan pejabat pengganti Pj Sekda Papua yang sudah waktunya diganti, kedua untuk pejabat eselon yang sudah mengikusi seleksi dan dinyatakan lolos diminta untuk segera dilakukan pelantikan.
Secara khusus, problem internal di dalam Pemerintah Provinsi Papua yang dimaksudkan Yakobus berkaitan dengan sumber daya manusianya. Belakangan banyak sekali ASN yang melakukan aksi demo di kantor gubernur.
Ramses Limbong merupakan seorang pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen). Usai pensiun dari kedinasan TNI, Ranses dipercayakan Mendagri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP.
Selanjutnya, Megawati menyaksikan Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI Purn. Try Sutrisno, Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi, Menteri PPA Bintang Puspayoga, dan jajaran pimpinan BPIP menyerahkan kepada para gubernur dan pj. gubernur.
Adapun nama Ramses Limbong mencuat sebagai pengganti M Ridwan Rumasukun, Ramses merupakan Mayjen Purnawirawan TNI dengan jabatan sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI.
Menurutnya, para penjabat yang rela turun tahta dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Daeah cenderung berpikir kepentingan politik mereka dibandingkan kepentingan pembangunan wilayahnya.
Hasil LHP BPK itulah yang kemudian dipaparkan oleh gabungan komisi pada lanjutan rapat pada Selasa (30/7). Tercatat ada 15 “dosa” yang menjadi PR bagi OPD di lingkungan Pemprov. “Gabungan komisi DPRP sekali lagi mengapresiasi atas capaian Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas LKPD Tahun 2023 ini. Namun capaian WTP ini seringkali dipertanyakan masyarakat, karena tidak searah dengan capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Daerah,” kata Kusmanto selaku pelapor di ruang sidang kemarin.
Ridwan berharap Penjabat yang menggantikannya kelak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kerap dilakukannya, misalkan turun langsung ke masyarakat. "Semoga pejabat yang menggantikan saya bisa melakukan kegiatan seperti yang saya lakukan," harapnya.
Adapun pelantikan Suzana berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3-4137. Ia menggantikan Welliam Robert Manderi setelah sembilan bulan menjabat sebagai Pj Bupati Kepulauan Yapen.
Menurut Ridwan, apalagi TMC hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi yang mana hampir seluruh wilayah di Papua berpotensi terjadi peristiwa tersebut.
Ditemui di ruang kerjanya, Mantan Rektor Uncen Jayapura ini menjelaskan bahwa dirinya memutuskan untuk maju dalam pemilihan inikarena melihat ada potensi dan peluang yang dapat dikembangkan lebih dari apa yang ada sekarang untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
