"Sejak malam mereka (warga-red) sudah berada di Kantor Gubernur dan melakukan pemalangan. Yang melakukan pemalangan masih warga yang sama, mereka menuntut hak ulayat," ucap pria yang namanya enggan dikorankan tersebut.
“Kalau kita dengar Informasi dari Jajaran BPN Kota, dua Lokasi ini sudah bersertifikat, dan itu sah menjadi aset milik pemerintah,” kata Roy di Jayapura, Senin (25/9).
Sejalan dengan itu, para Gubernur sebagai kepala daerah sepakat untuk membentuk Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dan menunjuk Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menjadi ketua.
“Daerah tersebut merupakan daerah konflik rawan 1 lantaran ada kelompok sipil bersenjata aktif di sana. Sehingga siklus kekerasan terus terjadi, dengan pendekatannya adalah keamanan versus kelompok sipil bersenjata,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (20/9).
Dibukanya palang di Kantor Gubernur Papua, Rabu (20/9) oleh masyarakat adat Keondoafian Kayo Pulau yang dipimpin oleh Ondoafi Frans Sibi, setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan antara pihak Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat adat Kayo Pulau.
Akibat pemalangan tersebut aktivitas perkantoran tidak dapat berjalan normal bahkan, tidak ada satupun ASN yang dapat masuk ke dalam area Kantor Gubernur Papua.
Sebagaimana formasi honorer untuk Provinsi Papua tahap pertama sebelumnya sudah melakukan ujian CAT, dan saat ini sedang menunggu proses SK CPNS mereka.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Joel Betuel Agaki Wanda berharap dengan kewenangan M Ridwan sebagai Penjabat Gubernur Papua, maka bisa segera dan tegas menindaklanjuti penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua yang saat ini membutuhkan penyelesaian secepatnya.
Olahraga dan ramah tamah tersebut digelar di Kawasan Stadion Lukas Enembe Kampung Harapan, Jumat (8/9) usai M Ridwan Rumasukun dilantik sebagai Penjabat Gubernur oleh Mendagri M Tito Karnavian di Jakarta pada (5/9) lalu.
