Tuesday, May 14, 2024
28.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

GUBERNUR

Dukungan Tomi Mano Menuju Gubernur Papua

“Saya memberikan dana awal untuk panitia sebesar Rp 100 juta, saya harap panitia bekerja sama dan mengelola dana dengan baik. Supaya pembangunan gereja dari awal sampai selesai bisa diresmikan tepat waktu,” kata Tomi Mano kepada Cenderawasih Pos.

Polisi Tolak Keluarkan Izin Aksi Demo

Ada sejumlah poin yang dikeluarkan oleh pihak polresta, pertama, menolak aksi keramaian yang akan dilaksanakan oleh kelompok Koalisi Rakyat Papua (KRP) secara long march, kedua, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota, Polresta Jayapura Kota telah menyiapkan personel gabungan TNI Polri dan stekholder lainnya dan menjalankan pengamanan secara humanis, ketiga, Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi terhadap ajakan yang sifatnya profokatif mengingat selama ini kebanyakan meninggalkan kerugian dan tidak dipertanggungjawabkan oleh para koordinator.

Kita Minta Dilakukan Proses Hukum yang Adil

"Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gantle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan,  kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas,"kata pdt. Alberth Yoku.

Massa Aksi Bela Gubernur Terpusat di Taman Imbi

Untuk lokasinya sendiri akan dipusatkan di Taman Imbi Jayapura. Hanya saja aksi demo ini diklaim sebagai aksi demo damai yang tujuannya agar tak ada bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap Gubernur Papua.

Pj Wali Kota Jaypura: Tak Boleh Lagi Long March!

Menyikapi hal tersebut Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si,. mengimbau kepada seluruh pihak-pihak yang terkait untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu bisa menimbulkan bentrok ataupun juga mengganggu ketertiban umum.

Socratez Yoman: ‘Kriminalisasi’ Gubernur LE Agenda Politik 2024

Cara untuk merobohkan benteng yang kuat Gubernur Papua dan juga Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe tidak ada jalan lain, maka KPK dipakai oleh partai politik tertentu untuk kriminalisasi Lukas Enembe Gubernur Papua.

Polisi Libatkan TNI

“Kami sudah sampaikan kepada kelompok-kelompok massa ini agar jangan sampai mengganggu lingkungan dan justru membuat ketidaknyamanan bagi orang lain. Kami juga meningkatkan patroli  dan mencegah terjadinya hal – hal yang tak diinginkan,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon melalui ponselnya, Kamis (15/9) kemarin.

KNPI Papua: KPK Stop ‘Kriminalisasi’ Gubernur Papua

Saat di temui di Abepura, Ketua KNPI Provinsi Papua Benyamin Gurik, mengatakan Lukas Enembe bukan saja sebagai Gubernur Papua semata dalam pandangan masyarakat Papua, Lukas Enembe adalah kepala suku Besar bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, Agama dan Ras yang ada di wilayah provinsi Papua.

Dicekal, Akan Sangat Berdampak bagi kesehatan Gubernur

Dr Anton Mote sendiri menjadi dokter pribadi Gubernur Papua Lukas Enembe sejak 10 tahun lalu. Ia menyebut jika Gubernur Papua mengalami beberapa jenis penyakit, salah satu adalah stroke, diabetes, tensi, jantung dan komplikasi ke ginjal.

Lukas Enembe Pilih Tetap di Papua

Juru Bicara Gubernur Papua M Rifai Darus menyebut, Gubernur Papua paham betul bahwa apa yang menimpanya saat ini adalah proses kriminalisasi hukum dengan menjadikan KPK sebagai tembok paling depan untuk menghadapkan dengan kasus yang sekarang.

Latest news

- Advertisement -spot_img