Dikatakan Yan, Jaringan Damai Papua secara konsisten telah mendorong gagasan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah Papua. Hal ini dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja JDP.
Terkait dengan syukuran atas pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan tersebut, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli mengungkapkan bahwa masih menunggu arahan dan petunjuk dari bupati Merauke setelah kembali dari Jakarta.
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke menyatakan dukungannya kepada Nikolas Kondomo, SH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan.
Salah Satu Tokoh Pemuda yang ditemui Cenderawasih Pos, Ozzi Hisage menyatakan, sejak awal DOB ini sudah ditolak oleh masyarakat Lapago yang ada di Wamena lewat aksi demo yang dilakukan, namun tetap dipaksakan sehingga memang warga tidak melakukan penyambutan terhadap DOB Provinsi Papua Pegunungan.
 Ia mengatakan, pengesahan RUU Pemekaran tanpa mendengar aspirasi dan persetujuan rakyat Papua, MRP, DPR P dan Pemerintah Provinsi bukti Komisi II DPR RI dan Pemerintah mempertotntonkan pengelolaan birokrasi yang buruk dan tidak demokratis.
Tiga provinsi yang disahkan oleh DPR RI yaitu Papua Selatan dengan ibukota Kabupaten Merauke, Papua Tengah dengan ibukota Nabire dan Papua Pegunungan dengan ibukota Kabupaten Jayawijaya.
Coffee Morning yang dipandu Plt. Sekda Nabire, Herman Kayame, ST, MT  dihadiri Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos, M.Si, Kapolres Nabire, AKBP. I Ketut Suarnaya, SIK, SH., Dandim 1705/Nabire Letkol Inf. Anjuanda Pardosi, pimpinan DPRD, perwakilan  Kejaksaan Negeri Nabire, dan Pengadilan Negeri Nabire.
Pembentangan Bendera Merah Putih ini sebagai ucapan terima kasih kepada negara dan pemerintah yang telah memberikan dan mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan yang sudah dinantikan selama 20 tahun.
 âMemang banyak yang tidak terima DOB Provinsi, khawatir banyak pedatang yang masuk, orang Papua susah, tapi pemerintah pusat sudah ada kebijakan untuk menghindari itu dengan tetap memberikan prioritas dan peluang bagi Orang Asli Papua,âungkap Sekda Herman Kayame kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu (29/6).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kerja panja. Dia menilai komitmen yang ditunjukkan DPR membuat pembahasan jadi efektif. Tito berharap kebijakan itu bisa diterima oleh semua pihak.
