TNI AD akan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Sejauh ini, Kodam hanya berjumlah 15, nantinya Kodam akan ada di setiap provinsi Indonesia.
‘’Untuk APBD kita tahun 2023, sementara ini dalam evaluasi oleh Kemendagri. ’Karena di Kemendagri itu antri. Kita berharap secepatnya kita mendapat giliran,’’ kata Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kepada wartawan menjawab pertanyaan media ini, Kamis (9/2).
Badan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Pasca lahirnya Daerah Otonomi Baru maka secara otomatis banyak penganggaran yang mulai digeser – geser. Jika sebelumnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua bisa mengatur 28 kabupaten dengan 1 kota, namun dengan lahirnya tiga DOB ini, provinsi induk Papua hanya menangani 8 kabupaten dan 1 kota. Sisanya semua dimasukkan ke daerah otonomi baru.
Kehadiran Wamendagri beserta rombongan, disambut langsung oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolas Kondomo, SH, MH, Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM, Dandim 1702 Jayawijaya, Kapolres Jayawijaya serta tokoh masyarakat di Wamena.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, khusus guru guru SMA/SMK kebijakan pemerintah pusat tahun 2023 dan seterusnya sudah harus dialihkan ke kabupaten/kota masing masing.
Rancangan Peraturan Gubernur Papua Selatan terkait pembentukan Panitia Pemilihan (Panpil) Majelis Rakyat Papua Selatan telah disetujui oleh Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Pemprov Papua Selatan, Senin (30/1).
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir.Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan bahwa, pihaknya telah melakukan inventalisir mana jalan nasional yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, mana jalan provinsi yang akan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan
Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos, meminta Pemerintah Provinsi Papua Selatan segera mendefenitifkan pejabat eselon III dan IV yang telah diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Robby Kayame menyampaikan, dengan tersisa sembilan kabupaten/kota saat ini. Maka beban pelayanan kesehatan di bumi cenderawasih sudah kecil dan lebih maksimal kedepannya.