Sejumlah hotel satu persatu mulai gulung tikar. Terutama dari hotel-hotel kelas melati yang sulit bertahan di tengah persaingan hotel bintang yang masuk di Kota Jayapura. Bahkan, hingga saat ini terhitung sudah ada 13 hotel melati di Kota Jayapura tutup alias tidak sanggup lagi beroperasi.
Dirinya memahami dan memaklumi situasi yang sedang berjalan, namun sudah dijaminkan jika permasalahan tanah sudah selesai, tugas yang kedua kalau masalah lokasi sudah selesai maka dilakukan presiapan seperti pematangan lahan termasuk dokumen surat yang harus diselesaikan.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
“Pasca DOB, iklim usaha di Papua terjadi penurunan. Bahkan, hotel pun mengeluh sama kita karena terjadinya penurunan,” kata Ketua Kadin, Provinsi Papua, Ronald Antonio di sela sela Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, di Jayapura
Kombes Sugandi mengatakan Anggota Polri yang bertugas dalam rangkaian pengamanan Pilkada 2024 di mewajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tak hanya kesiapan fisik itu, anggota yang bertugas untuk pengamanan pilkada juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang pemilu.
Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi, dan Pengentasan Kemiskinan Papua LPPM Uncen, Julius Ary Mollet mengatakan kebijakan peningkatan ekonomi di Provinsi Papua termasuk wilayah DOB dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada di daerah masing-masing.
Pj Bupati menjelaskan, hal ini dikarenakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang sudah semakin dekat.Saat ini, kata Pj Bupati jika Pemerintah Daerah melakukan hal-hal untuk mempersiapkan pemekaran maka bisa dilakukan. Karena tidak dilarang dalam undang-undang.
"Khusus kami saja yang di Polda yang diberikan tugas oleh negara untuk dilakukan rangkaian pengamanan Pilkada di tanah Papua itu ada 4 provinsi, ada 9 kabupaten, 1 kota. Kami akan melaksanakan pengamanan dengan serius dan optimal," ungkap Irjen Patrige kepada wartawan, pekan kemarin.
DOB yang rencananya diberi nama Kabupaten Mimika Timur ini tengah dalam pembahasan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dari Universitas Papua membahas hal tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan kepala-kepala distrik.
Menurut Pardede, anggota Satlantas Polda Papua yang terlibat dalam Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 sebanyak 51 personel dengan demikian saat ini pihaknya hanya melakukan pelayan langsung kepada masyarakat seperti mengurus surat-surat kendaraan bermotor seperti pembuatan SIM, STNK dan BPKB dan patroli rutin.
