Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua tercatat mencapai 490.565 jiwa, dengan mayoritas berusia antara 15-44 tahun. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengal
"Belum selesai dari itu, muncul lagi peraturan pemerintah yakni pengurangan anggaran pemerintah, semua kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di hotel maupun restoran ditiadakan," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
Dimana salah satu dari 14 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Khusus (Raperdasus) yang dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 adalah Raperdasi
Untuk itu kata Ramses, pihaknya sedang memperjuangkan agar bisa mendapat sebagian dari dana bagi hasil Freeport. Meski secara mekanisme dan sesuai aturan dana bagi hasil itu difokuskan pada provinsi maupun kabupaten di m
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana perjuangan terjadinya DOB Baru Papua Pegunungan, bahkan hampir semua orang menolak itu, namun karena perjuanga
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan tugas yang diletakan pemerintah pusat kepada dirinya dan wakil gubernur memang cukup berat, sebab membangun Papua Pegunungan ini akan dimulai dari nol.
Menurutnya, dari pendapatan BLUD, 40 persen untuk pembiayaan jasa medis, sedangkan 60 persen untuk biaya gaji bulanan, cicilan tunggakan utang, kebutuhan mendesak, operasional rumah sakit dan penunjang lainnya.
