Menurut John, jika mereka (Mahasiswa-red) dipulangkan, berarti pemerintah dan negara harus tanggungjawab persoalan ini. Sehingga itu, pemerintah harus serius, kami sudah mengambil peran dan bahkan sampai tidur di pelataran Kantor Gubernur hanya karena keseriusan demi nasib anak anak kami.
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba mengatakan, berdasarkan analisis data yang dilakukan sejak 16-17 Juni terhadap 610 data. Ditemukan ada banyak data yang tidak sesuai.
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, Selasa kemarin, merupakan pertemuan kedua untuk verifikasi data yang sudah dimulai sejak Senin (19/6).
Billy kepada Cenderawasih Pos, melalui pesan Whats Appnya, Selasa, (20/6). mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sekretaris Ditjen Keuangan Daerah Dr. Horas Maurits Panjaitan dan meminta agar uang anak-anak tersebut ditransfer.
“Kami juga berharap anak anak bisa menyampaikan persoalan mereka langsung kepada pemerintah melalui perwakilan mahasiswa yang saat ini sudah berada di Papua,” ungkapnya.
Poin pertama, menyangkut data mahasiswa penerima beasiswa Otsus perlu diverifikasi kembali. Kedua, tentang pembayaran tunggakan tahun 2022. Perlu dilaporkan, supaya orang tua dan masyarakat bisa tahu. Untuk memenuhi unsur akuntabilitas dari penggunaan keuangan oleh pemerintah.
Dari 24 siswa yang dipulangkan tersebut, 11 siswa berasal dari Kabupaten Asmat, 11 siswa dari Kabupaten Boven Digoel dan 2 siswa berasal dari Kabupaten Merauke. Sedangkan Kabupaten Mappi tidak ada.
Tidur di teras kantor beralaskan tikar, ada juga yang memilih nongkron semalaman di halaman Kantor Gubernur demi kejelasan anggaran dana beasiswa untuk putra putri mereka yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
“Kami minta BPSDM fasilitasi proses verifikasi data dan validasi sebelum data itu diverifikasi kembali jangan dulu disebarkan kemana mana, termasuk ke pemerintah kabupaten/kota di Papua,” ucapnya.
Para orang tua dan mahasiswa datang sambil membawa spanduk dan pamflet bertuliskan “Pendidikan bermartabat adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak asasi manusia” ada juga tulisan “Kami adalah dampak dari adanya siluman keuangan” “pemerintah lalai pendidikan terbengkalai”
