Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Laorens Wantik menyatakan, program ADIK ini tidak terkaver dengan baik. Entah dalam pemberangkatan misalnya pendampingan dan hal hal lainnya.
"Untuk tahun 2024, Pemkot Jayapura sudah menghitungnya dari jumlah mahasiswa 650-an, kami membutuhkan dana sekitar Rp 145 miliar, dan dana sebesar itu kami tidak mampu," tegas Pekey, Sabtu (12/8).
Karena itu, pejabat pimpinan tinggi pratama harus siap dan memiliki strategi yang semakin baik agar tidak tertindas dan tertinggal dengan kemajuan zaman dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
“Untuk pembayaran tunggakan tersebut, Pemprov Papua sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Otsus,” ucap Ridwan kepada wartawan, Rabu (2/8).
Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan Arisp Daerah (DPPAD) Papua Christian Sohilait menyatakan, pihaknya telah melakukan pelepasan bagi 110 siswa yang lulus program Adem pada Sabtu (8/7).
“Soal beasiswa, problem utamanya adalah data yang dari Provinsi Papua ada yang tidak akurat. Informasi yang saya terima seperti itu,” kata Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Papua beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait berharap, para peserta didik tersebut bersekolah di lembaga pendidikan terbaik di Indonesia, sehingga menjadi lulusan yang cerdas dan berkualitas.
“Tidak ada rencana aksi dari orang tua, karena kami sekarang beraksi nyata dengan data,” tegas Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/7)
‘Hal ini harus dipikirkan bersama, termasuk oleh pemerintah pusat, supaya mahasiswa yang diberikan beasiswa, baik yang kuliah dalam negeri maupun luar negeri tetap dipikirkan dengan serius, jangan sampai mereka di DO atau putus kuliah,’’ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/7).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., mengatakan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus sebesar Rp 126 miliar. Dimana dana itu menurutnya, pemanfaatannya sudah dibagi-bagi ke beberapa bidang baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur.
