Karena Pemkot Jayapura juga saat ini sedang mengalami kekurangan anggaran. Apalagi dana Otsus untuk membiayai pendidikan di Kota Jayapura itu, justru belum cukup untuk menanggung beban beasiswa papua dari port Numbai itu.
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Perlu satu kebijakan yang memang berpihak untuk segera menuntaskan masalah beasiswa tersebut. Pansus untuk beasiswa mahasiswa sendiri sudah beberapa kali memanggil pihak terkait dan dikatakan ada dampak positif dimana tunggakan dari Januari hingga Juni akhirnya bisa dibayarkan. Hanya untuk Juli hinga Desember ini yang masih menggantung.
Ketua Tim Pansus Fauzun Nihayah menjelaskan bahwa terkait dengan desakan orang tua penerima beasiswa tersebutm sehingga dibentuklah Pansus Beasiswa ini. Dimana selama 3 tahun berturut-turut, pengelolaan beasiswa ini menjadi temuan BPK.
“PT Freeport Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Papua, khususnya melalui sektor pendidikan,” kata Group Leader Monev (Monitoring & Evaluation) and Support PTFI, Lita Karubaba dalam release yang diterima Ceposonline.com dari Corcom PTFI, Jumat (20/10/2023).
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Laorens Wantik menyatakan, program ADIK ini tidak terkaver dengan baik. Entah dalam pemberangkatan misalnya pendampingan dan hal hal lainnya.
"Untuk tahun 2024, Pemkot Jayapura sudah menghitungnya dari jumlah mahasiswa 650-an, kami membutuhkan dana sekitar Rp 145 miliar, dan dana sebesar itu kami tidak mampu," tegas Pekey, Sabtu (12/8).
Karena itu, pejabat pimpinan tinggi pratama harus siap dan memiliki strategi yang semakin baik agar tidak tertindas dan tertinggal dengan kemajuan zaman dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
