Pada apel tersebut, bupati Sarmi membuka sambutannya dengan menyampaikan syukur kepada Tuhan.” Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan, atas izin anugerah kehidupan dan kesempatan kerja yang Tuhan berikan buat kita semua.” ujarnya.
Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menyikapi harapan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua yang yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di sekolah-sekolahnya.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan Pemkot Jayapura menaruh perhatian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memberikan berbagai penghargaan, salah satunya penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib merasa senang seluruh ASN Pemkab Jayawijaya hadir dalam apel perdana di tengah cuaca yang cerah. Sebab ia berharap seluruh ASN selalu aktif bekerja bersamanya dan Wabup selama lima tahun ke depan untuk mendukung program kerjanya khususnya 100 hari kerja.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi kegiatan, Rustan Saru terlihat menegur hingga mengusir sejumlah ASN yang hadir dalam Musrenbang itu. Hal itu ia lakukan karena beberapa pegawai tersebut tanpak tidak disiplin dengan tidak mengenakan papan nama.
Selang beberapa saat kemudian, keduanya memutuskan untuk melakukan Sidak di pasar Youtefa dan otonom bersama OPD. Meski panas terik matahari, Ondoafi Besar Muaratami itu tiba di pasar otonom bersama Wakilnya Rustan Saru, disusul sejumlah pimpinan OPD.
Setelah tiba di Bandara udara Sentani tepat pada pkl 08:00 WIT, ABR-HARUS sapaan akrab walikota dan wakilwalikota baru Kota Jayapura itu disambut ribuan masyarakat, setelah beberapa menit kemudian ABR-HARUS diiringi oleh ribuan masyarakat tersebut menuju Kantor Walikota.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan dalam memasuki pelaksanaan ibadah umat Islam pada Ramadhan 1446 Hijriah yang dimulai pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, maka dengan ini ditetapkan kembali penyesuaian jam kerja dan jam pelayanan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan, SH, ditemui media ini mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk tehnis penerapan 3 hari kerja yang sudah diumumkan Presiden Prabowo Subianto itu.
Sebab menurut Kapisa, untuk belanja pegawai diambil dari dana alokasi umum (DAU) yang bebas dan juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk TPP. “Puji Tuhan untuk hak-hak pegawai masih dalam konteks yang normal, bagian ini yang saya mau pastikan,” ucapnya.
