Menurut Christian Sohilait, sebelum hari pencoblosan (27 November 2024) tidak ada aktifitas apapun termasuk pekerjaan hiburan malam. Karena itu ia tidak menginginkan banyak suara yang hilang karena banyak yang tidak coblos.
Dalam pesannya Wamendagri Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Papua harus berjalan dengan aman, lancar dan damai tidak ada halangan apapun, sehingga pada bulan Februari 2025 sudah dilakukan pelantikan kepala daerah di Pilkada serentak di Papua. Iapun menegaskan jangan ada lagi Pilkada susulan atau PSU dan permasalahan di MK.
Adapun DPTb ini terbagi menjadi dua kategori, meliputi DPTb Pindah Masuk ke Kota Jayapura, dan Pindah Keluar dari Kota Jayapura. Sesuai berita acara Rapat Pleno tertutup KPU Kota Jayapura, 29 Oktober 2024 lalu, jumlah Pemilih Pindah Masuk ke Kota Jayapura sebanyak 21 pemilih. Jumlah ini terdiri dari Laki-Laki, 11 orang, dan perempuan 10 orang.
Pasalnya oknum masyarakat yang mengatasnamakan kepala suku Kabupaten Puncak diduga telah menyebarkan berita bohong dan fitnah bahkan pencemaran naman baik melalui rekaman video yang tersebar di media sosial.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan, kedatangannya yang ke tiga kali ke Wamena Ibukota Provinsi Papua Pegunungan untuk memastikan persiapan KPU Provinsi dan kabupaten se wilayah ini. Pasalnya waktu pelaksanaan Pemilu tinggal seminggu karenanya kesiapan perlu lebih dimatangkan.
Pertanyaan sambungan yang ditanyakan pria tersebut adalah siapa calon gubernur yang akan dipilih pada 27 November nanti. Sebuah pertanyaan yang sifatnya pribadi dan rahasia yang seharusnya tidak ditanyakan oleh siapapun apalagi jika itu seorang anggota Polisi. "Mereka menanyakan siapa calon kuat di wilayah tersebut dan pimpinan RT RW ini akan meilih siapa," beber Mukri.
Profesi guru di daerah, diakuinya, erat dengan kegiatan politik praktis yang dapat memberikan keuntungan. Posisi guru dinilai cukup strategis untuk mendukung dan mempromosikan pasangan calon gubernur, bupati, hingga wali kota dengan nomor urut tertentu.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra J Tunya mengatakan, pelaksanaan Bimtek diikuti sebanyak 2.296 KPPS dengan tujuan mempersiapkan Sumber Daya Manusia bagi KPPS di 328 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura.
Ondofolo Kampung Sereh, Yanto Eluay, yang juga Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura, meminta kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura ikut memberikan imbauan kepada tim sukses Parpol pendukung, simpatisan untuk tetap menjaga Kamtibmas di Kabupaten Jayapura selama masa kampanye maupun saat pencoblosan dan penghitungan surat suara
Dia berharap kehadiran calon-calon pemimpin di Papua, dapat memperhatikan kesejahteraan mereka. Dimana meskipun kontribusi mereka untuk Provinsi Papua ini cukup besar, namun kehidupan para anggota didalamnya masih jauh dari kata sejahtera. Mulai dari tempat tinggal, kantor-kantor, maupun barak masih belum tersedia secara maksimal.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Adapun jumlah logisitik sesuai dengan jumlah TPS, semuanya tersebar di 5 Distrik, 39 Kelurahan/Kampung."Jumlah 575 logistik ini sesuai dengan jumlah TPS, baik Pilkada Walikota maupun Gubernur," jelasnya.
Iapun meminta masyarakat lebih jeli terkait program ini. "Saya pikir paslon yang sudah pernah menjabat sudah paham namun pura - pura tidak tahu dan menjajikan sesuatu yang sulit dilakukan. Jika mengatakan membutuhkan Rp 98 miliar itu untuk berapa anak sebab data BPS itu bukan 57.744 siswa tapi 92 ribu siswa,
Program ini dikampanyekan seolah-olah program pribadi yang sudah berjalan selama ini. Paslon 02 itu dilaporkan oleh para relawan pasangan Abisai Rollo-Rustan Saru (ABR-Harus ) didampingi 4 kuasa hukumnya yakni, Ratna Ida Silalahi, SH, MH, Kumar,S.Ag, SH, MH, Mursani, SH, MH dan Amon Wakris,S.H.
Debat kali ini mengambil tema Tata Kelola Pemerintah, Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penguatan Nasionalisme Kebangsaan Dalam Bingkai NKRI. Paslon 01 Ted Y Mokay -H.Supardi menyampaikan dua visi misi yang diprioritaskan yakni pendidikan dan ekonomi.
Begitu juga bagi para ASN yang masih berada di luar Kabupaten Yalimo, diminta untuk segera kembali ke Kabupaten Yalimo melaksanakan tugas pokok sebagai ASN dan juga mengikuti pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024.
Kapolres Jayawijaya melalui Kasi humas Ipda M Suryanto ketika di konfirmasi membenarkan adanya dua pelaku pembuat miras jenis CT yang telah diamankan sat Narkoba Polres Jayawijaya dimana salah satunya adalah seorang wanita berinisial CT (47) diamankan di Sinakma Wamena
Kehadiran alumni SMP Muhammadyah (1968) itu disambut hangat oleh seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Sebagai alumni ia mengaku tidak pernah lupa dengan Muhammadiyah. Sebab disanalah ia belajar banyak tentang arti toleransi. Salah satunya bagaimana menjadi seorang kepemimpinan yang baik.
“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan devisi Hukum Ansar S menyatakan untuk debat publik ini dilakukan tiga kali, sehingga KPU Papua Pegunungan melakukan debat Publik Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan untuk yang ke tiga kalinya di Wamena.
Calon Gubernur Nomor Urut 1 Dr. (HC) Jhon Tabo, M.BA menyatakan usai pihaknya melakukan kampanye ke 8 Kabupaten se Papua Pegunungan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, sudah dilihat hati seluruh masyarakat ada di pasangan 01 Jones yang memimpin Provinsi yang baru ini, oleh karena itu pihaknya yakin dan percaya 27 November pilihan rakyat adalah Jones.
Dia mengatakan, dari lima calon bupati Jayapura itu, dirinya mengaku sudah sangat mengenal betul sosok Jan Jap Ormuseray (JJO), sejak sebelumnya yang bersangkutan bekerja di Dishut Papua. Dimana program program kerja penyelamatan hutan yang dilakukan selama ini dianggap selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh mantan gubenur Papua itu.
Debat yang berlangsung cukup sengit namun tetap tertib ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sebagai panelis, di antaranya Prof. Dr. Frans Reumi dan Dr. Suriel Semuel Mofu. Materi debat kali ini mengusung tema "Membangun Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, serta Penguatan Nasionalisme dalam Memperkokoh NKRI".
Hal ini dilakukan karena jangan sampai mendekat hari pencoblosan ada hal yang dapat menganggu Kamtibmas, sehingga hal ini nanti bisa mempengaruhi kelancaran Pilkada Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
Dia juga berharap masyarakat yang menemukan pelanggaran Pemilu agar segera membuat laporan ke Bawaslu Keerom. “Harapan kami setiap masyarakat kalau menemukan pelanggaran Pemilu datang dan laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.
Dijelaskan, memang KPU Kabupaten Jayapura rencananya dalam debat publik kedua mau dilaksanakan di stadium Lukas Enembe Sentani. Namun karena ada masalah teknis di sana sehingga tidak bisa dilakukan. Dan KPU Kabupaten Jayapura juga mau melaksanakan debat kedua di salah satu hotel di Kabupaten Jayapura tapi ternyata juga tidak bisa karena ditakutkan terkendala masalah jaringan internet.
Terkait debat terakhir Jhony menyebut ada beberapa paslon meminta dirinya diperiksa di Bawaslu karena menggunakan isu program pusat. “Saya jelaskan soal persoalan rehab rumah, sanitasi, listrik gratis, penyambungan PDAM dan itu kami dibantu setelah dilakukan reses, kunker. Semua berdasar jaring aspirasi,” kata Jhony di Kotaraja
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
Kepala satuan polisi pamong praja kota Jayapura, Dionisius Deda mengatakan, kondisi itu memang cukup merusak keindahan pemandangan Kota Jayapura, sehingga semestinya itu harusnya dibersihkan. Hanya saja kata dia, hal itu tidak serta merta dilakukan harus menunggu petunjuk dari KPU selaku penyelenggara.
Hiruk pikuk masa kampanye ini, nampaknya terlepas dari perhatiannya, karena setiap hari harus berjuang mencari nafkah dengan berjualan. Tak ada kesempatan mengikuti kampanye, apalagi melihat visi misi pasangan calon kepala daerah yang maju dalam konstestasi politik Pilkada serentak yang tinggal menghitung hari.
Dia menyebut beberapa edaran itu, pertama mengatur larangan dan pembatasan peredaran minuman keras selama kurun waktu seminggu sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu berlangsung.
Meskipun wilayah kerjanya mencakup hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, namun dengan SDM yang dimiliki, maka dipastikan semua perkara yang nantinya akan terdaftar dipastikan berjalan sesuai prosedur. Bahkan tidak akan menggangu proses persidangan untuk perkara yang lain.
“Kita sudah petakan daerah yang tersulit atau terluar di Kabupaten Jayapura. Dari 19 Distrik ada 4 Distrik yaitu Distrik Kaureh, Distrik Airu, Distrik Ravenirara dan Distrik Unurum Guay yang sulit dilalui kendaraan roda 4 saat distribusi logistik,”ungkap Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efran J. Tunya
Debat pamungkas ini mengangkat beberapa tema, mulai dari kesetaraan gender, isu pendidikan, isu pasar, isu PAD hingga terkait Persipura. Meski terkait Persipura ini sempat memunculkan pertanyaan karena dianggap sebagai pertanyaan setingan namun semua paslon berhasil memberikan pertanyaan dan jawaban secara bergantian.
Sementara untuk hari pemilihan nanti, jajaran Polsek akan melakukan pengamanan di setiap titik sesuai arahan Kapolresta Jayapura Kota. "Untuk jumlah pasukan, masih menggunakan personel yang ada, nantinya mau ditambah atau tidak tergantung pimpinan," kata Komarul.
Karena itu, dia meminta aparatur sipil negara baik pegawai pemerintahan maupun kepala distrik, lurah di Kota Jayapura, supaya tetap bekerja melayani masyarakat dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Debat publik berjalan selama 180 menit dan terbagi dalam 5 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian visi dan misi Paslon, Sesi 2 Penajaman Visi Misi Calon, Sesi 3 Pendalaman Materi Debat. Sesi 4 Tanya - Jawab antar Pasangan Calon, dan Sesi 5 Closing Statement
Hal itu dilakukan Polresta dalam rangka memastikan semua tahapan Pilkada 2024 di wilayah Kota Jayapura berlangsung dengan aman dan tertib. Kapolresta mengatakan bahwa pengamanan ini dilaksanaan oleh personel, Polresta dan Polsek jajaran yang tergabung dalam Operasi Mantap Praja (OMP) Cartenz 2024.
Kalaupun ada APK yang terlihat rusak, lanjut Agustinus Mahuze kemungkinan disebabkan oleh faktor alam, berupa angin kencang. Karena jika ada APK yang diduga dirusak, maka perlu pembuktian. ‘’Sehingga kami nilai bahwa sejak kampanye Pilkada dimulai sampai hari ini masih berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan,’’ katanya.
KPU Kabupaten Jayapura juga siap menyelenggarakan debat publik kedua yang diikuti lima Paslon. Untuk debat kedua nantinya mengambil tema " Tata Kelola Pemerintahan dan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penguatan Nasionalisme dalam Bingkai NKRI dengan durasi waktu 180 menit terbagi 150 menit debat dan 30 menit iklan.
Mereka datang untuk mengevaluasi persoalan yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan di Kota Jayapura. Di mana sampai saat ini belum dilantik meskipun anggota DPRK jalur pemilihan sudah dilantik beberapa waktu lalu.
Meski secara resmi telah dilakukan pergeseran pasukan, namun personel yang masuk dalam pengamanan ini akan bergerak sesuai dengan distribusi logistik masing-masing wilayah. Karena personel yang melakukan pengamanan TPS ini sekaligus juga mengawal dan mengamankan distribusi logistik dari Merauke ke masing-masing daerah tujuan di 22 distrik yang ada di Merauke.
Oleh karena itu, Bas Suebu ini mengaku mendukung Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano maju di Pilkada 2024. Dukungannya ini semata karena melihat rekam jejak BTM. Dimana selama menjabat sebagai Walikota Jayapura BTM banyak perubahan yang di kerjakan untuk kesejahtraan masyarakat Papua.
Sekretaris KPU Papua Pegunungan Agus Filma menyatakan untuk logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati di 8 Kabupaten semua pengadaannya dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, tidak lagi terpisah dengan KPU Kabupaten, dan semua suarat suara sudah berada di 8 Kabupaten.
Mirisnya perusakan ini justru terjadi pada zonasi atau titik yang ditetapkan KPU, seperti di Batas Kota Kayapura di Distrik Heram, Lapangan Trikora Distrik Abepura, seputar Lapangan PTC Entrop Distrik Jayapura Selatan, Lapangan Mandala Distrik Jayapura Utara dan Pertigaan Holtekamp, Distrik Muara Tami.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa dari kebutuhan sebanyak 172.501 lembar surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua Selatan di Kabupaten Merauke ditemukan kelebihan 153 lembar surat suara yang sudah dilipat dan disortir itu.
Sekda Yalimo Dr. Isak Yando,SE.M.Si menyampaikan imbauan ini pada Apel pegawai di lingkungan Pemkab Yalimo di halaman kantor Bupati Yalimo. “Saya mengimbau kepada para ASN, TNI/POLRI dan masyarakat di 5 Distrik se Kabupaten Yalimo untuk tetap menjaga kondisi dan situasi yang kondusif menjelang Pilkada di Yalimo,” ungkapnya.
Ketua AMPBPD, Yansen Previdia Kareth meminta penegak hukum tidak lengah terhadap kasus ini dan harus gerak cepat. Sebab menurutnya, situasi penggiringan opini yang dimainkan menjadi bola liar yang bisa membentuk pola pikir masyarakat Papua maupun non Papua yang kemudian menciptakan konflik.
Kasus ini kata Ramses masih sebatas asas praduga tak bersalah. Namun ketika sudah dinyatakan benar maka harus legowo menerima itu, begitu juga ketika dia dinyatakan bersalah maka harus menerima kondisi itu.
Dikatakan, tujuan dari debat publik ini tentu agar ke lima Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura bisa menyampaikan visi misi mereka, supaya masyarakat tahu sehingga masyarakat bisa memiliki pilihannya dengan memilih sesuai hati nurani dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS tersebar yang tersebar di 328 TPS yang ada di Kabupaten Jayapura.
Ketua Bawaslu, Frans Rumsarwir mengatakan rakor tersebut bertujuan mensosialisasikan tugas dan fungsi Panwas saat memantau pelaksanaan Pemilukada pada 27 November 2024 mendatang.
Sekretaris KPU Papua Pegunungan Agus Filma menyatakan untuk logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati di 8 Kabupaten semua pengadaannya dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, tidak lagi terpisah dengan KPU Kabupaten, dan semua suarat suara sudah berada di 8 Kabupaten.
Tujuan kampanye sebagai ajang pengenalan, penyampaian visi dan misi hingga gambaran umum mengenai rencana program kerja. Kegiatan ini digelar sebagai momen penting dalam proses demokrasi. Dimana seluruh calon politikus bersaing sehat untuk memperoleh dukungan publik.
Dari rekaman suara Sembilan menit tersebut terdengar suara mirip Cristian Sohilait yang mengajak para kepala distrik dan lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Gubernur Papua 2024. Sohilait muncul sekira pukul 11.00 WIT menggunakan kemeja bercorak dan dalam pemeriksaan, ia didampingi tim kuasa hukumnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20217 dan Peraturan Bawaslu RI nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu maka semuanya itu dilaksanakan harus tepat jumlah, jenis, kualitas dan waktu.
Masyarakat yang memiliki dan menggunakan hak pilihnya, menjadi unsur penting dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Sebagai pemegang hak suara, masyarakat telah disuguhkan berbagai bentuk kampanye paslon yang maju dalam kontestasi politik, Pilkada Provinsi Papua dan Kota Jayapura.
"Silahkan datang ke saya dan tunjukkan bukti ketidaknetralan kami dimana. Tapi kalau mau tantang saya untuk menunjukkan netralitas. Saya akan ambil langkah-langkah," tegasnya. Ia mengatakan, soal netralitas Polri, Kapolri telah mengeluarkan TR (surat perintah) yang mengarahkan jajaran kepolisian untuk tidak menangani tindak pidana yang melibatkan calon-calon kepala daerah," jelasnya dalam siaran pers
Adapun pada acara tatap muka tersebut BTM menerima sejumlah aspirasi dari warga Kampung Buton. diantaranya masalah pendidikan. Warga setempat berharap BTM nantinya bisa mengelolah pendidikan di Papua dengan baik. Pasalnya menurut mereka, pengolahan pendidikan di Provinsi Papua saat ini tidak berjalan maksimal seperti biaya pendidikan yang masih tinggi.
Dalam debat ini ada berbagai isu yang dibahas antara lain pelayanan kesehatan, masalah kemiskinan ekstrim, masalah pembangunan infrastruktur, masalah pelayanan publik, masalah disparitas harga BBM di Papua, dan masalah transportasi serta perekonomian untuk pelaku usaha lokal di papua.
Jika kemudian saat pleno terdapat kekurangan syarat formil dan materiil, maka disampaikan kepada pelapor untuk melengkapinya. Kemudian Bawaslu menerima kembali hasil perbaikan yang selanjutnya diregistrasi.
Debat antar mahasiswa yang digelar Fakultas Hukum Uncen ini diikuti 8 tim, masing masing dari Internal Uncen dan beberapa Tim dari Kampus USTJ. Dari panitia kegiatan, melaporkan awalnya 16 tim yang terdaftar. Namun setelah proses eliminasi, separuh dinyatakan gugur dan separuhnya masuk tahap debat antar mahasiswa.
Pada kampanye akbar paslon nomor urut 2 ini, diawali dengan memanah babi dan bakar batu tradisional khas masyarakat Papua Pegunungan. Kampanye akbar ini juga dihadiri pimpinan partai politik pendukung, tim sukses tingkat kabupaten dan distrik, para kepala suku, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta ribuan massa pendukung dan simpatisan paslon Bupati Aleks Walilo dengn wakil bupati Ahim Helakombo.
"Pelantikan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, pada hari ini, Kamis 7 November 2024. Sebanyak 4.025 orang sudah dilantik oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS," jelas Dessy Kepada wartawan, usai kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah KPPS di GOR Cenderawasih Kota Jayapura
Menurutnya, proses pendampingan ini dapat dibenarkan atau dijamin sesuai peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Bahwa terlapor atau orang yang dipanggil diperiksa oleh Bawaslu dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Papua, Amandus Situmorang didampingi Ketua Bawaslu Papua, dalam keterangan persnya, mengatakan, ada sejumlah saksi yang sudah diambil keterangan klarifikasinya mulai dari Lurah dan juga kepala-kepala distrik yang ada di wilayah Kota Jayapura.
Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Papua Selatan Muhammad Muhajir sata membuka sosialisasis partisipatif pengawasan bagi OAP tersebut mengatakan, Bawaslu Papua Selatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan unsur masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melibatkan berbagai stakeholder diantaranya adalah orang asli Papua.
Dia mengatakan ada sejumlah ketentuan yang menjadi kewajiban ASN terkait dengan keterlibatannya berpolitik, terutama terkait dengan pemberian hak politiknya kepada calon kepala daerah atau calon presiden.
Ramses mengaku sejak September, dirinya sudah membuat surat edaran penekanan netralitas ASN di lingkungan Pemprov. Dalam surat edaran itu, Pj Gubernur Papua ini meminta semuan ASN netral, tidak boleh memihak salah satu pihak atau menguntungkan salah satu calon.
Menurutnya, oknum pelaku itu hanya satu orang. Pelaku datang menggunakan sepeda motor, namun motornya diparkirkan di pinggir jalan dan kemudian dia mulai melakukan aksinya dengan melakukan pengerusakan sejumlah baliho pasangan calon gubernur Papua dan calon walikota Jayapura.
Panji mengungkap, dalam proses klarifikasi, dia menyerahkan dua alat bukti yakni bukti rekaman suara diduga PJ Walikota Jayapura sedang mengarahkan jajarannya untuk memenangkan kandidat tertentu Pilkada Papua dan kedua bukti percakapannya di whatsapp dengan Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait.
Proses itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya penunjukan penjabat daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Sekarang ini sebagian besar penjabat daerah diangkat tidak berdasarkan hasil usulan DPRD, tapi atas kepentingan pemerintah pusat.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan LO dan calon kandidat sendiri telah datang dan melakukan diskusi dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan awalnya mereka sepakat untuk melakukan debat kandidat di jakarta, namun seiring berjalannya waktu ada keberatan dari LO kedua pasangan calon.
Ia juga mengaku selama pelaksanaan debat publik di lakukan di Wamena, untuk keamanan juga tidak menjadi masalah karena pelaksanaannya aman terkendali tak ada hambatan dan gangguan, oleh karena itu dalam debat kandidat ke II ini KPU menggunakan semua media elektronik, online, media massa, hingga media sosial seperti Youtube, X, Facebook, Instragram dan lainnya.
Selain fokus pada pertanian dan perkebunan BTM juga akan fokus pada pengelolahan peternakan. Sebagaimana dirinya saat menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi dia cukup aktif memberikan bantuan ternak ke masyarakat setempat.
“Dari hasil kajian awal, laporan tersebut perlu dilengkapi oleh pelapor. Untuk syarat formil sudah terpenuhi tetapi syarat materil belum terpenuhi, sehingga diberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya.
Pertemuan ini membahas tahapan-tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yalimo dalam pemilihan serentak tahun 2024. KPU Kabupaten Yalimo juga menyampaikan hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Yalimo berjumlah 88.813 jiwa.
Kemudian, terkait kampanye terbuka kata Kapolres telah disiasati pola pengamanannya. Pengamanan juga telah melekat kepada masing-masing pasangan calon (Paslon) baik pasangan Johannes Rettob - Emanuel Kemong (JOEL), pasangan Maximus Tipagau - Peggi Patrisia Pattipi (MP3) dan Alexander Omaleng - Yusuf Rombe (AIYE).
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
Anggai mengatakan bahwa penyortiran dan pelipatan surat suara berlangsung di gudang logistik KPU Kota Jayapura yang berada di kawasan PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan.
Menurutnya, pendistribusian logistik pilkada di beberapa wilayah yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi dan Waropen dilakukan H-4 karena menggunakan transportasi udara.
Aksi ini menuntut proses hukum terhadap Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, karena diduga telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan Pilkada 2024. Aksi ini buntut dari adanya rekaman suara yang beredar di berbagai laman media sosial
Selain fokus pada pertanian dan perkebunan BTM juga akan fokus pada pengelolahan peternakan. Sebagaimana dirinya saat menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi dia cukup aktif memberikan bantuan ternak ke masyarakat setempat.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun ditemui di hari pertama lipat surat suara tersebut mengatakan, bahwa di hari pertama ini pihaknya melkukan pelipatan untuk surat suara bupati dan wakil bupati Merauke.
KH. Arifin menjelaskan bahwa dalam Pilkada serentak di Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke ada 2 kader NU yang maju sebagai calon bupati Merauke dan hadir dalam pertemuan pertama PW NU Papua Selatan tersebut.
Calon Gubernur Paua Pegunungan Nomor Urut 1 Dr (HC), Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan penyampaian visi dan misi pasangan calon nomor urut 1 Dr (HC), Jhon Tabo, SE, M.BA, - Dr.Ones Pahabol,SE. MM,(Jones) mengusung 3 tungku Adat, Agama dan Pemerintah tentunya ini yang akan diletakan dalam pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut, lanjut Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan sangat mengharapkan debat kandidat ini dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat di Papua Pegunungan sehingga dapat menentukan pilihannya dengan menilai sendiri apa yag menjadi strategi dua calon dalam membangun DOB tersebut.
Dia mengatakan, penertiban terhadap peredaran minuman keras ini biasa dilakukan seperti yang sudah dilakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Penertiban yang dilakukan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas pada saat pelaksanaan Pilkada serentak.
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, MM, mengatakan simulasi ini dilakukan bagaimana tehnis maupun taktis pengamanan yang akan di lakukan di TPS dalam tahap pungut hitung suara. Karena itu, Kapolres Leonardo Yoga memberi 2 pesan kepada seluruh personel yang akan diberi tugas melakukan pengamanan di TPS.
“Untuk pembinaan dan mengingatkan yang bersangkutan sudah saya lakukan, hari itu begitu saya dapat rekaman suara, saya langsung panggil yang bersangkutan,” sambungnya.
"Kasihan para paslon, jauh - jauh dari Papua sampai disini tidak mendapatkan 'panggung' yang baik. Baru mulai bicara tapi bel sudah bunyi. Kami yang nonton juga tidak bisa menangkap utuh apa saja yang mau disampaikan," kata Risma, satu warga kota usai menyaksikan debat tadi malam.
Perbedaan pilihan terhadap calon pemimpin daerah yang terjadi di masyarakat pada saat ini tidak hanya disikapi dengan dewasa dan penuh toleransi namun sebagai aparat pihak berwajib yang bertugas dalam tugas keamanan dan pertahanan, utamanya harus melakukan aksi cepat dan tanggap demi menjaga kerukuan serta kedamaian.
Tito sendiri mengaku sudah mendengar rekaman suara tersebut dan sempat kaget. Iapun memerintahkan untuk ini ditelusuri. Mendagri memerintahkan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong melakukan pemeriksan internal terhadap Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait berkaitan dengan rekaman tersebut. Tito mengaku begitu mendapat rekaman suara itu langsung memerintahkan Pj Gubernur Papua melakukan pemeriksaan internal.
Dari blusukannya itu dia menerima sejumlah asiprasi pedagang setempat salah satunya terkait penyediaan SPBU khusus. Saat ini memang TPI Hamadi memiliki SPBU khusus, akan tetapi pengelolahannya belum maksimal.
Terkait dengan dugaan keterlibatan ASN di Pilkada terutama kepala daerah, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara. Ia menyebut hingga sekarang, belum menerima laporannya. “Sampai saat ini, saya belum terima (laporan-red).
Dari rekaman suara ini langsung ditindaklanjuti LSM Gempur Papua, dan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (KMP3R) dengan melaporkan PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait ke Bawaslu Provinsi. Mereka mendesak agar Bawaslu Papua, menelusuri rekaman suara tersebut guna untuk memastikan pemilik suara. Bilamana terbukti benar maka harus diberikan sanksi tegas, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Parlindungan Simanjuntak menyatakan kegiatan pembukaan, penyortiran dan pelipatan, surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan resmi dimulai pada harin ini di Gudang Logistik KPU Mamberamo Tengah di Wamena.
Berdasarkan catatan Bawaslu Papua, mulai dari tema yang digunakan saat debat publik, terkait panelis, tamu undangan yang berasal dari ASN, TNI-Polri, dan atau pejabat daerah dan lainnya.
Debat publik ini diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, yakni nomor urut 1 pasangan calon Dr. Yuni Wonda, S.Sos., S.IP., MM dan Mus Kogoya, S.E. dan nomor urut 2 pasangan calon Miren Kogoya, SIKom dan Mendi Wonerengga.
“Saya mau tanya apakah titik koordinatnya sudah ditentukan, dan apakah ada TPS yang dibuat di rumah warga," tanya Sohilait kepada dua orang petugas KPPS di wilayah Kelurahan Kota Baru, Abepura, Kota Jayapura.
