Publik sudah harus mengambil sikap yang tidak hanya berpartisipasi tetapi juga mengawal agar Pemilu benar-benar berjalan sesuai harapan. Hal ini disampaikan Herman Yoku sebagai tokoh adat di Kabupaten Keerom mewakili sejumlah tokoh lainnya saat membacakan pernyataan sikap di hadapan Kapolri dan Panglima TNI.
“Prediksi kami ujaran kebencian akan mengalami peningkatan. Begitu juga dengan hoax kemungkinan akan bermunculan. Ini patut diantisipasi sebab tetap berpotensi membuka persoalan jika ada yang merasa dirugikan,” kata Ade kepada Cenderawasih Pos, Kamis (7/12).
Juga peraturan Bawaslu No 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu serta peraturan Bawaslu No 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye Pemilu dan SK KPU Kabupaten Jayapura No 76 tahun 2023 tentang zona kampanye dan lokasi pemasangan APK di Kabupaten Jayapura untuk Pemilu.
Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bagi Prajurit TNI tidak ada kata lain kecuali netral yang berarti bahwa TNI harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Selanjutnya terkait dengan pendidikan anti korupsi juga ada hubungannya dengan keberadaan generasi milenial. Dalam konteks pemilu nanti, mereka akan menjadi pemilih pemula.
Sementara itu, Derek menyampaikan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS formasi honorer serta orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kebijaksanaan dan program yang strategis dalam pendayagunaan aparatur negara.
"Salah satu yang menjadi poin penekanan dalam kegiatan itu bahwa setiap peserta pemilu harus mematuhi aturan main, seperti undang-undang nomor 7 dan juga aturan PKPU," kata Hardin Halidin, Selasa (5/12).
Tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI itu masing-masing masing Anis Rasydi Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Maduf MD adalah calon Presiden dan Wakil Presiden terbaik.
Hal ini menjawab tudingan ataupun framing terhadap Polri soal ketidaknetralan serta berpihak ke salah satu pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024, yang dilakukan sejumlah pihak, tanpa berdasarkan data dan fakta yang valid.
‘’Sehingga jika ada pemasangan APK yang dianggap melanggar atau tidak sesuai, maka yang harus menurunkan bukan kita Satpol PP tapi oleh Bawaslu langsung. Mereka yang punya wewenang untuk menurunkan,’’ tandasnya.
