Padahal, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245 menyebutkan bahwa syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus terpenuhi di setiap dapil, bukan akumulasi total secara nasional.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan terkait permintaan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunugan untuk melakukan PAW terhadap 6 Anggota DPRD Jayawijaya dipastikan pemerintah akan melakukan apabila sekretariat dewan sudah mempersiapkan prosesnya, oleh karena itu pemerintah menunggu itu saja.
Dijelaskan, selama ini KH tidak ada kontribusi ke Partai Nasdem, untuk itu Mathius secara tegas minta dugaan kasus penipuan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian untuk bisa melaksanakan proses hokum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Putusan batas usia capres-cawapres itu sendiri diketahui telah memuluskan jalan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal, dengan aturan sebelumnya, usia Gibran belum cukup untuk melenggang di Pilpres.
“Itu harus diseriusi dulu. Semua harus berpikir bagaimana mencari suara sebanyak – banyaknya agar lolos sebagai anggota DPR. Jangan belum apa-apa sudah berpikir jauh,” sindir Yunus Wonda di kantor DPRP belum lama ini.
Ketua DPD Partai Demokrat Dr. Ones Pahabol , SE, MM menyatakan dalam PAW ini ada aturan baik undang –undang maupun PKPU dan juga anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, maka partai demokrat mengusulkan 9 orang Anggota DPRD dari 3 Kabupaten di Provinsi Papua pegunungan harus di PAW.
"Jadi, kalau pertanyaannya apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara asas hukum," kata Habiburokhman usai Silaturahmi Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jakarta, Minggu (5/11) dilansir dari Antara.
Hari pencoblosan pada Pemilu 2024 semakin dekat. Jika dihitung mundur, pada hari ini 104 hari lagi. Para calon legislatif (caleg), capres-cawapres, dan parpol kini sedang berlomba-lomba memasang baliho dan alat peraga kampanye (APK) lainnya.
Menanggapi hal itu Plh Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua Willem Wandik, menyampaikan sebagai anggota partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, maka pihaknya akan memperkuat infrastruktur politik di Papua.
Diungkapkan, 11 partai politik yang melakukan penandatanganan NPHD diantaranya Partai Golkar, Partai PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Perindo, Partai PPP, Partai Hanura, Partai Berkarya dan Partai Garuda. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kesbangpol, Elci Meho, dan jajaran.
