Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Tokoh Adat, Yosef Korwa, SH kepada salah satu anggota Komisi II DPR RI yang juga adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Kamarudin Watubun, SH,MH, di Paray, Sabtu (12/3).
Penjabat Bupati Yalimo, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.Si., dengan ditetapkannya bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Yalimo, maka pemerintahan yang baru akan segera terbentuk di Kabupaten Yalimo.
Yan Warinussy mengatakan, dalam pasal 1 dari Keppres tersebut dikatakan : "Dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keppres ini disebut Komisi Nasional.
“Dialog atau perundingan digunakan dalam berbagai mekanisme formal antara masyarakat dengan pemerintah, antara negara dengan negara di berbagai mekanisme,” jelas Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (14/3).
Dari pantauan Cenderawasih Pos, aksi demo damai ini diawali dari kantor Sekretariat PPS di Jalan Ahmad Yani. Masyarakat adat Animha dengan tertib melakukan long march menuju gedung DPRD Merauke. Dalam aksinya, massa terlihat membawa dua spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Adat Animha Mendukung Sepenuhnya Pemekaran Provinsi Papua Selatan”.
Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda dalam sambutannya yang dibacakan Iche Murib selaku menteri perempuan dan anak mengklaim bahwa bangsa Papua terus berjuang melalui ULMWP.
Dosen Fisip Uncen ini membedah cukup luas terkait sanggahan Benny Wenda atas niatan Komnas HAM, termasuk hitung – hitungan soal kekuatan Benny Wenda yang saat ini berjuang untuk Papua merdeka dari luar negeri.
Pemerintah Provinsi Papua, sangat mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang dibangun di Kalimatan. Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua, Y. Derek Hagemur, saat menghadiri pembangunan Ibu Kota Negara, membawa Tanah dari Bumi Cendrawasih (Papua) merupakan simbol dari 29 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Papua.
"Selama ini berulang kali Joko Widodo datang ke Papua tidak pernah datang dan bertemu kami Majelis rakyat Papua untuk menanyakan persoalan Papua seperti apa dan duduk diskusi. MRP adalah honai dan para-para adat dari masyarakat Papua jadi presiden harus menghargai hal itu untuk duduk dan berbicara bersama MRP terkait persoalan Papua," katanya.
Bupati RHP mengatakan, memberikan bantuan kepada gereja, sudah menjadi kewajiban bagi Pemda Mamberamo Tengah. Pasalnya, gereja punya peranan penting berdirinya Kabupaten Mamberamo Tengah.
