Sehinggga itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Marthen Kogoya menyampaikan, tidak semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dibentuk, yang utama OPD pelayanan dasar.
Kepala Administrator PLBN Skouw Indonesia-Papua Nugini Yan Z Numberi menyebutkan, kendala pelintasan PLBN Skouw belum juga dibuka lantaran masalah kesiapan soal Covid -19. Sehingga itu, perlu diperhitungkan kembali.
Dikatakan Yan, Jaringan Damai Papua secara konsisten telah mendorong gagasan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah Papua. Hal ini dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja JDP.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame menyebutkan, secara lisan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat telah menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Namun, laporan tertulis belum disampaikan.
Dikatakan, kegiatan Kelitbangan di daerah perlu didudukkan sebagai pilar utama dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan. Karena kegiatan ini dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan.
Dimana Prodengan meraih empat medali diantaranya dua emas, 1 perak dan 1 perunggu dari Induk Olahraga Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia serta Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia.
“Saya ditunjuk langsung oleh Bupati Jhon Tabo sebagai Ketua Tim untuk melakukan pendataan dan pemberkasan pengangkatakan honorer sisa kategori 2 (K2),” katanya dalam release yang diterima redaksi Cenderawasih Pos, kemarin.
Hanya disini palu telah diketok dan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk tiga provinsi baru. Yang perlu disikapi usai penetapan tersebut menurut Johny Banua Rouw adalah menyiapkan apa yang akan dihadapi seiring lahirnya provinsi baru. Sebab akan ada banyak peluang yang muncul dan itu patut direspon.
Jenazah Pratu Anumerta Beryl Kholif Al Rohman diberangkatkan ke kampung halamannya pada Jumat (1/7) siang kemarin. Upacara pengantaran jenazah dilaksanakan di Lapangan Air Nav Bandara Sentani Kabupaten Jayapura dan dihadiri Kasrem 172/PWY Kolonel Inf Bayu Sudarmanto, Para Kasi Korem 172/PWY dan Para Kabalakaju Korem 172/PWY.
“Kalau semisal setiap kabupaten minimal seribu suara sementara beberapa kabupaten sangat minim rekamannya. Contoh saat ini sudah ada 30 partai yang mendaftar disipol maka paling tidak 1 kabupaten dibutuhkan 30 ribu jadi pertanyaannya apakah perekaman sudah sampai angka itu?,” tanya Johny.
