JAYAPURA-Kebijakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB), pelaksanaan Otonomi Khusus, Konflik bersenjata dan pemilihan umum tahun 2024 merupakan isu-isu yang menjadi sorotan dalam rapat anggota Jaringan Damai Papua (JDP).
Juru Bicara JDP, Yan Ch. Warinussy menilai, semua isu ini berpotensi menciptakan konflik baik antara rakyat dengan pemerintah, maupun antar masyarakat.
“Peran JDP sebagai pihak yang memfasilitasi proses perdamaian Papua, dituntut agar dapat membangun komunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam konflik Papua agar menggunakan mekanisme dialog sebagai bentuk penyelesaian masalah secara bermarabat,” kata Yan dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Minggu (3/7).
Dikatakan Yan, Jaringan Damai Papua secara konsisten telah mendorong gagasan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah Papua. Hal ini dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja JDP.
Sebagaimana telah dilakukan perubahan kepengurusan yang sebelumnya dikoordinir oleh almarhum Pater Dr. Neles Tebay melalui rapat anggota JDP yang berlangsung pada 22 – 23 Mei 2019 di Jayapura.
Melalui pertemuan tersebut, disepakati struktur kepengurusan JDP periode 2019 – 2022 yang dikoordinir oleh dua orang koordinator yang bertanggung jawab di Papua dan luar Papua, kemudian dibantu oleh tiga orang wakil koordinator serta seorang juru bicara.
Masa kepengurusan tersebut telah berakhir dan JDP kembali melakukan rapat anggota JDP untuk memilih kepengurusan baru untuk periode 2022 – 2025. Pemilihan kepengurusan JDP yang baru dilaksanakan pada 2 Juli 2022, telah berhasil memilih Septer Manufandu (koordinator), Hamim dan Pares Wenda (Deputy Papua), Markus Binur (Deputy Papua Barat), Prof. Cahyo Pamungkas (Deputy Jakarta), Yan Christian Warinussy, SH (Juru Bicara) dan Daniel Randongkir (Sekretaris Jenderal).
“Dalam periode kepengurusan yang baru, JDP diharapkan dapat terus mengkampanyekan pentingnya dialog sebagai solusi penyelesaian konflik di tanah Papua,” ungkapnya.
JDP diharapkan dapat merangkul kalangan milenial Papua sebagai pihak yang dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian di masa depan. JDP juga diharapkan dapat terus mengembangkan konsultasi dan koordinasi lintas budaya, lintas etnik dan lintas agama, guna merawat harmonisasi masyarakat Papua yang mejemuk.
“Kebijakan pemekaran, DOB, pelaksanaan Otonomi Khusus, konflik bersenjata dan Pemilihan Umum 2024, merupakan isu-isu yang menjadi sorotan dalam rapat anggota JDP. Semua isu ini berpotensi menciptakan konflik baik antara rakyat dengan pemerintah, maupun antar masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam laporan investigasi AIDP, menyebut konflik bersenjata mengancam perdamaian. Daerah konflik atau pasca konflik menjadi tempat yang subur untuk PSAA sebagaimana laporan dari United Nation On Drugs And Crime tahun 2020.
Dalam laporan AIDP tersebut, di negara-negara konflik dan pasca-konflik, penumpukan stok senjata legal dapat menciptakan potensi senjata api untuk sampai ke tangan kelompok bersenjata non-negara, kelompok kriminal lain atau bahkan masyarakat umum, apalagi jika konflik itu justru melemahkan kemampuan infrastruktur negara untuk mengelola timbunan tersebut dengan baik.
Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran senjata api laras pendek illegal cukup banyak beredar di kota-kota di Papua yang dipakai oleh oknum tertentu dengan alasan untuk jaga diri, namun penanganannya ‘tidak seserius’ ketika transaksi senjata api yang diindikasikan ada hubungannya dengan kelompok bersenjata yakni TPNPB dari Organisasi Papua Merdeka(OPM).
Konflik yang terus menerus mereproduksi kekerasan justru memperkuat resistensi masyarakat sipil terhadap negara dan melemahkan eksistensi negara di tanah Papua, serta menambah luka dan dendam para korban terutama OAP dan kini banyak juga non OAP.
Siklus kekerasan ini telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di tingkat lokal, regional dan internasional. (fia/nat)
