Bahkan Kamis (24/8) malam gangguan ini masih terjadi dimana terdengar kontak tembak di Distrik Dekai yang notabene ibukota Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan. Polisi juga belum berhasil mengungkap siapa aktor di balik gangguan Kamtibmas tersebut.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman saat ditemui media ini mengungkapkan, sampai pada penutupan pengajuan sengketa terhadap penetapan DCS tersebut, pihaknya hanya menerima 1 Parpol yang mengajukan sengketa. Partai Politik yang mengajukan sengketa adalah Demokrat.
"Kalau untuk perbaikan itu sudah tidak ada ruang karena kami sudah berikan kesempatan sampai tiga kali sejak 26 Juni sampai dengan 9 Agustus dan itu sudah tiga kali perpanjangan. Jadi tidak ada lagi peluang untuk bakal caleg melakukan perbaikan dokumen.Â
Mereka mendesak KPU dan Tim Seleksi (Timsel) untuk menghentikan tahapan proses seleksi calon anggota KPU Lanny Jaya, sebab ada pergeseran nomor urut dari salah satu calon yang digantikan dengan calon lain.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksinkronan antara total jumlah caleg yang memenuhi syarat dan hasil penjumlahan caleg laki-laki serta perempuan.
Empat kantor yang mengalami kebakaran yakni Kantor KPU Kabupaten Jayapura, Kantor Arsip, Kantor Perpustakaan dan Kantor Radio Kenambay Umbay yang berada di paling belakang Komplek perkantoran Gunung Merah Sentani.
Jika selama ini hanya dilakukan penyelidikan awal namun kali ini Polda menurunkan tim lengkap. Tim penyidik yang diturunkan Polda untuk menyelidiki kasus ini selain Bid Labfor ada juga Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua dan Unit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Yahukimo.
Pengunduran dirinya ini tentu mengejutkan, mengingat proses dan tahapan Pemilu serentak 2024 sedang berlangsung. Dengan mundurnya Frans papilaya, komisioner KPU Merauke saat ini tinggal menyisakan 3 orang.
 Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan konsolidasi ini digelar guna menyatukan persepsi terkait tahapan Pemilu 2023. "Proses ini untuk menyatukan persepsi kita tentang tahapan Pemilu yang sudah berjalan," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan memastikan 1 dari 3 Bakal Calon (Bacalon) anggota DPR Papua Selatan (DPRPS) merupakan mantan terpidana korupsi, harus dilakukan pergantian karena belum memenuhi syarat untuk maju dalam Pemilu Legeslatif periode 2024-2029.
