Hal ini berkaitan dengan rencana waktu pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dimajukan dari tanggal 27 November 2024 menjadi bulan September 2024. "Beberapa waktu lalu, kami KPU Provinsi Papua, telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pilkada Serentak tahun 2024 di Jakarta," kata Steve Dumbon, Sabtu (30/9).
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa pencermatan ini wajib dilakukan oleh setiap Parpol peserta pemilu tersebut untuk memastikan nama, gelar akademik dari setiap Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar calon tetap.
Dan saat ini Pemkab Jayapura masih menunggu berapa kebutuhan yang dibutuhkan KPU Kabupaten Jayapura sambil dilakukan kajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jayapura karena pemberian dana hibah harus disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Jayapura.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pemetaan wilayah pengguna sistem noken pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di karenakan 6 Kabupaten menggunakan sistem noken dan 2 kabupaten menggunakan sistem one man one vote dalam pesta demokrasi tahun 2024.
Terkait hal ini Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan Pemkab Jayapura siap mensukseskan Pemilu serentak 2024 dan terkait dana hibah tentunya tinggal menyesuaikan saja permintaan yang dibutuhkan KPU Kabupaten Jayapura.
Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay yang juga mantan Ketua KPU Boven Digoel periode 2019-2024 mengatakan bahwa Herodian Netty Wally pada seleksi anggota KPU Kabupaten Boven Digoel masuk 10 besar dan berada pada urut nomor 9.
Permintaan ini disampaikan Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun ini, SH, MAP saat mensosialisasikan tahapan pencermatan daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Merauke, di ruang rapat dan data KPU Kabupaten Merauke, Rabu (27/9).
Kendala ini diutarakan para pengurus Partai Politik Provinsi Papua Selatan saat KPU Provinsi Papua Selatan mensosialisasikan pencermatan. Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) bagi 18 Parpol peserta Pemilu di KPU Provinsi Papua Selatan, jalan Raya Mandala, Selasa (26/9).
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Rudolf Alberth Rodja, menjelaskan Kemenkopolhukam mempunyai tugas mengkoordinasikan mensinkronisasikan dan pengendalian.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan, pihaknya telah mengusulkan anggaran Pilkada sebesar Rp 242 M. Hanya saja, usulan tersebut masih akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.
