Belum diketahui dari kelompok mana namun dari aksi ini taka da korban jiwa. Polisi menduga jika penembakan tersebut dilakukan hanya untuk menunjukkan eksistensi. Ingin memberitahukan jika mereka masih ada.
"Kami dengan tegas menolak KST," kata Ketua Adat Kampung Kombut Imanuel Wopon. Imanuel Wopon beralasan, pihaknya ingin pembangunan dan mau berkembang. "Kami mau berkembang dan ingin maju," jelas.
Pimpinan kelompok penyandera, Egianus Kogoya masih bersikeras enggan melepas sang pilot hingga permintaan mereka dipenuhi. Permintaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini adalah pengakuan segera dari pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa Papua.
Yang menonjol dari seluruh barang bukti ini adalah adanya 8 unit senjata api dimana 4 diantaranya senjata organik dan 4 lainnya merupakan senjata api rakitan. Tak hanya itu ada juga ratusan butir amunisi yang dimasukkan ke dalam 5 unit magazine.
Kasatgas Damai Cartenz, Kombes Pol Faisal Ramdani menjelaskan bahwa pengejaran SM sejatinya dipersiapkan selama 2 Minggu. Ini mulai persiapan hingga dilakukan penggrebekan. Lalu ada 4 titik yang digrebek namun dari empat lokasi ini tak satupun anggota KKB yang berhasil diamankan.
Dari penggrebekan ini aparat berhasil menemukan 1 buah senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol dan 1 buah pistol korek api merk P, juga 1 buah rompi warna loreng berserta puluhan barang bukti lainya termasuk bendera Bintang Kejora berukuran 25 cm x 15 cm.
Kapolda Papua mengatakan akan berkolaborasi dengan Satgas Damai Cartenz dan TNI untuk membantu penangkapan terhadap pelaku penyanderaan dan juga untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut.
“Kami kami tegaskan bahwa TNI tidak ada permusuhan dengan kelompok bersenjata. Jadi kita ajak mereka bersama-sama membangunan daerah agar masyarakat bisa merasakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraannya,” tambah Izak.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, M. Han mengatakan kepada Satgas Yonif RK 751/VJS yang akan bertugas di wilayah Kabupaten Nduga, jika kalian diserang maka harus memberikan perlawanan penuh yang dimiliki, tidak boleh ragu-ragu.
"Saya harap pemerintah Indonesia segera menunjuk negara luar sebagai mediator pembebasan Pilot Susi Air, ini langkah yang tepat kita bangun," ujar Thomas Ch. Syufi selaku Koordinator Papuan Observatory for Human Rights (POHR) saat ditemui wartawan di Kantor Pengadilan Negeri Jayapura, Selasa (13/6).
