Adapun Rapat Kerja Daerah II Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dihadiri oleh penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr.Velix Wanggai sebagai Ketua Asosiasi, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Prof, Dr.Muhammad Musa’ad, penjabat Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere,M.TP, penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, penjabat Gubernur Papua Dr.Muhamad Ridwan Rumasukun dan penjabat Gubernur Papua Selatan diwakili oleh Asisten I Setda, Agustinus Djoko Guritno.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan setiap tanggal 20 April menjadi libur fakultatif di Seluruh Wilayah Papua Pegunungan, hari pekabaran Injil tiap tahun akan dirayakan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemerintah Kabupaten /kota di Papua Pegunungan dan seluruh masyarakat.
Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) Damianus Katayu ditemui media ini disela-sela launching Pekan Olahraga Pel;ajar Provinsi Papua Selatan mengungkapkan bahwa soal keaslian calon gubernur dan wakil gubernur tersebut ada 9 point yang telah dihasilkan Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua baru-baru ini.
Bahakan kata Melvin hampir 200 orang yang bermalam di halaman kantor gubernur tersebut, mulai sejak Kamis (18/4) pagi hingga Jumat (19/4). Melvin sesalkan pemerintah hingga saat ini belum memberikan kejelasan terhadap masa depan dirinya dan teman-teman honorer lainnya.
  Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
 Dimana masyarakat adat Tabi-Saireri meminta agar pemimpin di Papua Induk harus diisi oleh orang asli Papua berwilayah adat Tabi Saireri. Pun demikian diberbagai wilayah adat lain di tanah Papua juga menuntut hak yang sama, bahwa pemimpin dserah harus diisi oleh anak asli dari wilayah adat setempat.
  Menurut Nerlince, bahwa MRP Papua  telah membentuk tim kerja, Dia menjelaskan dengan adanya tim kerja ini setiap aspirasi yang masuk di lembaga ini akan ditindak lanjuti oleh MRP dan dikerjakan oleh tim kerja.
‘’Kita berharap, di tahun 2024 ini, Kementrian PUPR bisa mulai membangun infrastrutur perkantoran di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor,’’ kata Apolo Safanpo, kepada media ini, minggu lalu.
Hal itu merujuk Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Disebutkan bahwa masa jabatan Pj gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
Kontingen Papua Pegunungan akan diperkuat sebanyak 105 atlet dari 16 cabang olahraga perorangan dan beregu. Dimana 30 atlet dari 15 Cabor wild card serta satu cabang olahraga PSSI (Sepakbola dan Futsal).
